Dari Bahan Mentah ke Industri, Maluku Mulai Transformasi Perkebunan
potretmaluku.id – Pemerintah mulai mendorong pengolahan komoditas perkebunan di Maluku dengan memulai proyek hilirisasi kelapa dan pala di Desa Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, Rabu (29/4). Proyek ini menjadi bagian dari pelaksanaan serentak 13 program hilirisasi tahap kedua di delapan daerah.
Peresmian awal pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang diikuti Presiden Prabowo Subianto secara daring dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di Maluku Tengah, kegiatan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus, serta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional VIII Awaiya.
Proyek ini menandai perubahan arah pengelolaan komoditas unggulan daerah. Selama ini, kelapa dan pala dari Maluku sebagian besar dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Melalui hilirisasi, komoditas tersebut mulai diolah untuk meningkatkan nilai tambah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal. “Kami menyambut baik dimulainya hilirisasi kelapa dan pala sebagai bagian dari program nasional,” ujarnya.
Menurut dia, produksi kelapa Maluku telah melampaui 100 ribu ton per tahun, sementara pala mencapai ribuan ton. Namun, pemanfaatan hasil perkebunan itu dinilai belum optimal karena minimnya industri pengolahan di daerah.
Ia menilai hilirisasi dapat membuka peluang baru, mulai dari pengembangan industri turunan hingga kemitraan dengan petani. Selain itu, proyek ini diharapkan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Meski demikian, Hendrik mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan untuk mendukung keberlanjutan investasi. “Iklim yang kondusif harus dijaga bersama karena ini investasi jangka panjang,” katanya.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar proyek berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata. Masyarakat lokal, kata dia, perlu dilibatkan agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik menyinggung kondisi yang ia sebut sebagai “paradoks kekayaan” di Maluku. Daerah dengan sumber daya alam melimpah justru belum sepenuhnya menikmati hasilnya.
“Kita selama ini menjual bahan mentah, kemudian membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih mahal. Ini harus diakhiri,” ujarnya.
Ia menilai hilirisasi menjadi salah satu cara untuk memutus rantai tersebut sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan. “Jika tenaga kerja terserap, masyarakat akan memiliki peluang ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan perusahaan yang terlibat agar menjalankan tanggung jawab sosial secara konkret. Program tanggung jawab sosial perusahaan, menurut dia, harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Peletakan batu pertama di Awaiya menjadi penanda awal pengembangan kawasan industri berbasis perkebunan di Maluku. Pemerintah berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat pengolahan kelapa dan pala yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan langkah ini, Maluku diharapkan tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah yang memperkuat posisi ekonomi daerah.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
