Atasi Masalah Kelistrikan di Maluku, DPRD Undang PT. PLN Wilayah MMU Rapat Bersama
potretmaluku.id – DPRD provinsi Maluku akan melakukan rapat bersama dengan PT. PLN Wilayah IX Maluku – Maluku Utara (MMU) dalam rangka menyikapi persoalan kelistrikan yang belum merata.
Anggota komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu mengatakan, komitmen pemerintah pusat melakukan upaya terbaik guna pemerataan listrik pedesaan demi terwujudnya energi berkeadilan rasanya belum menyasar hingga ke pelosok daerah.
Pasalnya, sejumlah daerah di Maluku hingga kini masih tertinggal dengan infrastruktur kelistrikan. Padahal, listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal di perdesaan.
“Sejumlah daerah kabupaten/kota di Maluku sampai saat ini belum menikmati listrik secara baik. Laporan menyangkut masalah listrik banyak dikeluhkan oleh masyarakat, baik di wilayah Seram, Kepulauan Aru, Buru, Buru Selatan dan wilayah Jazirah di Maluku Tengah,” ujar Halimun, Minggu (22 /8/2021).
Dikatakan, Program Indonesia Terang (PIT) guna melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah juga terbilang belum terlaksana secara baik.
Seperti di tiga wilayah Jazirah, yakni kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah, lampu jalan banyak yang sudah tidak berfungsi.
Di wilayah Seram, listrik belum terjangkau secara baik. Infrastrukturnya juga belum dirasakan secara baik oleh masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Buru Selatan, sering terjadi pemadaman listrik secara tidak wajar.
Di desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan, PLN belum menyasar hingga ke perkampungan warga. Dia mengaku DPRD tetap menaruh perhatian serius mengenai penyelesaian masalah kelistrikan di Maluku.
“Ini menjadi persoalan bagi kami di DPRD. Kami serius akan mengawal ini,” terangnya.
Menurutnya, masalah kesiapan infrastruktur dan kondisi wilayah merupakan persoalan mendasar kelistrikan di Maluku, terutama di wilayah Pulau Seram dan lainnya.
Seperti di wilayah Gorom SBT, sesuai laporan yang diterima, 2018 lalu PLN sudah melakukan sosialisasi untuk tidak ada pemadaman listrik selama 24 jam. Namun sudah hampir setahun pemadaman dilakukan secara bergiliran.
“Di Kesuy SBT juga mengalami kendala kurangnya mesin, sedangkan PLN Watubela belum juga berfungsi. Padahal pembangunan gedung sudah selesai,” terangnya.
Guna mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi PLN dalam optimalisasi daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka komisi II akan melakukan rapat dengan PT. PLN Wilayah IX Maluku Maluku Utara.
“Besok kami lakukan rapat bersama dengan PT. PLN Wilayah IX Mal-Malut. Komisi memastikan, rapat itu dibuka dan terbuka untuk umum,” tandasnya.(PM-05)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
