Rilis ANTARA News, 2024, juga menunjukan bahwa Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Berdasarkan data DLHP Ambon, hingga 2025 terdapat 14 titik TPS prioritas yang sedang diperbaiki dengan mengganti bak semen menjadi bak plastik berkapasitas 1.000 liter di ruas-ruas utama seperti Rumah Tiga, Batu Koneng, Jenderal Sudirman, dan Skip.
TPS lama yang berbahan beton terbukti tidak mampu menahan bau dan limpahan sampah, terutama pada musim hujan.
Dalam kondisi bersamaan, ironisnya, Ambon beberapa kali menerima Penghargaan Adipura pada periode 2017–2018 sebagai kota bersih dan berkelanjutan. Namun, penghargaan tersebut kini tampak seperti simbol yang kehilangan makna substantif.
Di balik seremoni serah terima trofi dan publikasi di media, masih tersimpan masalah-masalah mendasar: armada pengangkut yang tidak mencukupi, jalur pelayanan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah, serta kesadaran publik yang belum terbentuk merata.
Kondisi demikian memperlihatkan apa yang disebut sebagai “politik simbolik ekologis”, di mana kebersihan kota dipresentasikan sebagai prestasi administratif, bukan hasil dari proses transformasi sosial-lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah tampak lebih sibuk meraih pengakuan formal ketimbang mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan partisipatif.
Atas dasar bentangan realitas ekologis tersebut, maka secara analitis, hemat saya, terdapat tiga penyebab utama mengapa politik lokal di Ambon gagal menghadirkan kebijakan ekologis yang kuat. Pertama, prioritas proyek fisik.
Anggaran daerah lebih banyak diarahkan pada proyek-proyek yang bersifat “visible” dan cepat diukur dalam periode politik lima tahunan, dibandingkan dengan investasi jangka panjang seperti armada pengangkut sampah atau penguatan kapasitas TPS yang tidak populer secara elektoral.
Kedua, retorika yang tidak sejalan dengan implementasi. Janji-janji politik tentang kota bersih seringkali berhenti di tataran slogan.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
