Bupati Thaher Dorong Pengembangan 8.862 Hektare Kawasan Rumput Laut di Kei JAKARTA — Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi kawasan budidaya rumput laut seluas 8.862 hektare. Namun, hingga kini pemanfaatannya baru mencapai sekitar 1.380 hektare atau 15,5 persen dari total potensi tersebut. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pengembangan kawasan tersebut agar wilayah Kei dapat menjadi salah satu sentra produksi rumput laut di Maluku. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan usulan itu dalam audiensi dengan Direktur Budidaya Rumput Laut KKP, Nono Hartanto, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Thaher memaparkan potensi sektor rumput laut yang telah melibatkan ribuan masyarakat pesisir. Pada 2024, produksi rumput laut Maluku Tenggara tercatat mencapai 46.788 ton dengan jumlah pembudidaya sebanyak 2.398 orang. Meski demikian, peningkatan produksi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kesejahteraan pembudidaya. Harga rumput laut di tingkat petani masih berfluktuasi, berkisar Rp 13 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. Thaher mengatakan, persoalan pengembangan rumput laut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi. Akses pasar, rantai pasok, ketersediaan bibit unggul, dan minimnya pengolahan hasil panen di tingkat desa juga perlu mendapat perhatian. “Kei punya laut luas, pembudidayanya ada. Yang dibutuhkan adalah penataan kawasan, bibit unggul, rantai dingin dan kepastian pasar. Rumput laut harus jadi komoditas rakyat pesisir yang naik kelas,” kata Thaher. Untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan dukungan KKP berupa bantuan sarana budidaya, penguatan kelompok pembudidaya, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima lokasi. Pemkab juga mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut di tingkat desa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penjualan bahan mentah sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas. Direktur Budidaya Rumput Laut KKP Nono Hartanto menyambut usulan tersebut. Menurut pemerintah kabupaten, KKP menyatakan kesiapan mendorong Maluku Tenggara berkembang sebagai salah satu sentra rumput laut di Maluku. Audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Pemkab Maluku Tenggara dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi desa. Sehari sebelumnya, Senin, 28 September 2026, Thaher juga melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta. Dalam rangkaian pertemuan itu, Pemkab Maluku Tenggara mengusulkan pengembangan empat sektor ekonomi desa, yakni pariwisata, perikanan, rumput laut, dan kelapa. Pemerintah daerah berharap pengembangan rumput laut tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha, memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan nilai ekonomi sumber daya laut di Kepulauan Kei.

potretmaluku.id – Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi kawasan budidaya rumput laut seluas 8.862 hektare. Namun, hingga kini pemanfaatannya baru mencapai sekitar 1.380 hektare atau 15,5 persen dari total potensi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pengembangan kawasan tersebut agar wilayah Kei dapat menjadi salah satu sentra produksi rumput laut di Maluku.
Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan usulan itu dalam audiensi dengan Direktur Budidaya Rumput Laut KKP, Nono Hartanto, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Thaher memaparkan potensi sektor rumput laut yang telah melibatkan ribuan masyarakat pesisir. Pada 2024, produksi rumput laut Maluku Tenggara tercatat mencapai 46.788 ton dengan jumlah pembudidaya sebanyak 2.398 orang.
Meski demikian, peningkatan produksi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kesejahteraan pembudidaya. Harga rumput laut di tingkat petani masih berfluktuasi, berkisar Rp 13 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram.
Thaher mengatakan, persoalan pengembangan rumput laut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi. Akses pasar, rantai pasok, ketersediaan bibit unggul, dan minimnya pengolahan hasil panen di tingkat desa juga perlu mendapat perhatian.
“Kei punya laut luas, pembudidayanya ada. Yang dibutuhkan adalah penataan kawasan, bibit unggul, rantai dingin dan kepastian pasar. Rumput laut harus jadi komoditas rakyat pesisir yang naik kelas,” kata Thaher.
Untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan dukungan KKP berupa bantuan sarana budidaya, penguatan kelompok pembudidaya, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima lokasi.
Pemkab juga mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut di tingkat desa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penjualan bahan mentah sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas.
Direktur Budidaya Rumput Laut KKP Nono Hartanto menyambut usulan tersebut. Menurut pemerintah kabupaten, KKP menyatakan kesiapan mendorong Maluku Tenggara berkembang sebagai salah satu sentra rumput laut di Maluku.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Pemkab Maluku Tenggara dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi desa.
Sehari sebelumnya, Senin, 28 September 2026, Thaher juga melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
Dalam rangkaian pertemuan itu, Pemkab Maluku Tenggara mengusulkan pengembangan empat sektor ekonomi desa, yakni pariwisata, perikanan, rumput laut, dan kelapa.
Pemerintah daerah berharap pengembangan rumput laut tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha, memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan nilai ekonomi sumber daya laut di Kepulauan Kei.*(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



