potretmaluiu.id – Provinsi Maluku mencatat capaian signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Sepanjang 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berhasil menembus Rp1,02 triliun kepada 21.840 pelaku UMKM, jauh melampaui target awal yang hanya ditetapkan untuk 3.000 debitur.
Capaian tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama dewan juri nasional, Selasa (28/7/2026).
Menurut Vanath, keberhasilan itu menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan mampu memperluas akses pembiayaan produktif hingga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah mempercayakan Provinsi Maluku menjadi salah satu nominator TPAKD Award 2026. Ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat,” ujar Vanath.
Ia menegaskan, keberhasilan penyaluran KUR tidak menjadi akhir dari upaya pemerintah. Ke depan, Pemprov Maluku akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan super mikro agar semakin banyak masyarakat memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan resmi.
“Ke depan kami akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro, sehingga semakin banyak masyarakat kecil yang memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir,” tegasnya.
Selain penyaluran KUR, Vanath menjelaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Maluku juga mencatat sejumlah capaian lain, mulai dari pelaksanaan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, hingga bertambahnya Agen Laku Pandai yang melampaui target.
Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Maluku kini telah memiliki TPAKD. Kondisi itu menjadi modal penting untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau daerah kepulauan, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Memasuki 2026, Pemprov Maluku juga menyiapkan sejumlah inovasi baru. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga jasa keuangan guna meningkatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan mendorong kabupaten dan kota mereplikasi program kredit bersubsidi sebagai langkah menekan praktik rentenir, menyusul implementasi program tersebut di Kabupaten Maluku Tengah dan rencana pengembangannya di Kota Tual.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” kata Vanath.
Dalam kesempatan itu, Vanath juga memaparkan bahwa kondisi ekonomi Maluku terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, ekonomi daerah tumbuh 4,56 persen, disertai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta serta penurunan angka kemiskinan yang ditopang sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
