MBG dan CKG Dorong Penurunan Stunting di Maluku Tenggara hingga 12,07 Persen
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat penurunan angka prevalensi stunting secara signifikan hingga mencapai 12,07 persen pada Mei 2026. Angka tersebut berada di bawah target nasional penurunan stunting sebesar 14,2 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan mengatakan capaian itu merupakan hasil kerja sama lintas sektor melalui berbagai intervensi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut dia, pemerintah daerah fokus pada upaya pencegahan sejak dini untuk memastikan anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan.
“Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada prosesnya, mulai dari berat badan tidak naik, gizi kurang hingga gizi buruk. Itu yang kami cegah,” kata Muhsin di Langgur, Rabu (20/5/26).
Ia menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Pemkab Maluku Tenggara juga menetapkan tiga wilayah di Kei Besar sebagai lokus prioritas penanganan stunting pada 2026, yakni Ohoi Yam Timur, Banda Ely Rahan, dan Ohoi Mun.
Selain intervensi gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperkuat upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saat ini, empat dapur MBG telah beroperasi di wilayah Kei Kecil dan ditargetkan berkembang menjadi 39 dapur pada 2026 untuk menjangkau wilayah terpencil.
Muhsin mengatakan program tersebut tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Ini menjadi penguat upaya percepatan penurunan stunting di Maluku Tenggara,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Maluku Tenggara juga mencatat capaian positif melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Mei 2026, lebih dari 29 ribu warga atau sekitar 32 persen dari total penduduk telah memanfaatkan layanan tersebut.
Capaian itu menjadikan Maluku Tenggara sebagai daerah dengan realisasi program CKG tertinggi di Provinsi Maluku.
Muhsin menjelaskan program yang berjalan sejak Februari 2025 itu merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif.
“Dulu orang datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Sekarang kita ingin masyarakat sehat datang untuk mencegah penyakit sebelum terlambat,” katanya.
Ia menegaskan layanan CKG dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS Kesehatan maupun nonpeserta.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola hingga ke desa-desa, termasuk wilayah nelayan dan pertanian yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.
Dari 21 puskesmas di Maluku Tenggara, tiga di antaranya belum memiliki dokter, sementara hanya dua puskesmas yang memiliki dokter gigi.
“Standar nasional mengharuskan 13 jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas, tetapi kita belum sepenuhnya memenuhi itu,” ujar Muhsin.
Sebagai upaya penguatan layanan, Pemkab Maluku Tenggara telah mengangkat enam dokter melalui skema penugasan khusus daerah untuk menutup kekurangan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.*
Penulis :
Editor :
