potretmaluku.id – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku periode 2025-2030 baru saja terbentuk.
Kepengurusan itu diyakini bakal memaksimalkan konsolidasi politik, baik secara internal maupun eksternal menuju Pilkada 2029 mendatang.
Meski masih menunggu hingga tiga tahun, namum PDIP Maluku telah bertekad untuk merebut kekuasaan di Pilkada 2029 mendatang. Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur G. Watubun dalam jumpa pers bersama wartawan di Kantor DPD PDIP Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon, Senin (3/11/2025).
Kata Benhur, pihaknya belum dapat memastikan bahwa di Pilkada Maluku 2029 mendatang bakal mengusung kader atau tidak. Namun dia memastikam PDIP bakal merebut kursi orang nomor 1 di Maluku.
“Hakikat politik itu adalah meraih kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ditanya apakah partai sebesar PDI Perjuangan akan mencalonkan si A atau si B, itu kita tidak bicara. Tapi merebut kekuasaan 2029 itu pasti,”ujar Benhur.
Kata dia, PDIP pada Pilkada 2024 lalu kalah saat mengusung pasangan Jeffry Apoly Rahawarin – Mukti Keliobas, sehingga PDIP memilih bersahabat dengan kekuasaan yang ada, meski nanti di 2029 akan kembali berbeda.
“Jadi kalau ditanya apakah kita bersahabat, ya tergantung kepentingan kita. Tergantung kepentingan politik kita. Kalau dia baik, ya pasti kita akan bersahabat terus. Kalau tidak, ya kami kira pada gilirannya kita akan bersikap,”tegasnya.
Benhur juga menegaskan, bahwasannya PDIP memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan, agar kemudian digunakan serta memanifestasikan visi dan misi partai secara baik.
Menurutnya, hal itu sangat penting, agar apa yang disuarakan pada hari ini dalam basis kepentingan hasil Konferensi Daerah (Konferda) ke-VI dapat diperjuangkan.
“Kalau kita diluar pemerintahan, kita akan berjuang mati-matian supaya satu atau dua butir visi masuk untuk diintegrasikan. Tapi kalau kita berada didalam pemerintahan, maka semuanya kita masukkan tinggal rakyat yang menilai,”katanya.
Dia menyebut, masyarakat Malukubpunya penilaian terhadap kinerja kepala daerah yang diusung PDIP maupun dari yang bukan diusing PDIP, mulai dari zaman pemerintahan Karel Albert Ralahalu, kemudian Murad Ismail. Bahkan di pemerintahan Hendrik Lewerissa yang menjadi rivalitas politik di Pilkada 2024.
“Apakah kita memerintah di zaman pak Karel itu baik atau tidak, di zaman Pak Murad baik atau tidak, dan di zaman Pak Hendrik ini baik atau tidak, nanti rakyat yang menilai,”tandas Benhur. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
