Kemerdekaan yang Belum Merata Suara dari Anak Pulau
Oleh: Sadrak L. Wutres (Mahasiswa Magister Sejarah UGM)
Beberapa minggu terakhir, dinamika politik nasional kembali bergolak. Aksi-aksi protes dari berbagai elemen masyarakat bermunculan, dipicu oleh kebijakan pemerintah dan keputusan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Ironisnya, kegaduhan ini terjadi tak lama setelah bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Alih-alih menjadi momentum kebahagiaan, perayaan itu justru ternodai oleh sikap para wakil rakyat yang mempertontonkan kemewahan dan “joget-joget” mereka, seakan-akan lupa bahwa di saat bersamaan rakyat kecil sedang menanggung beban hidup yang semakin berat.
Tidak mengherankan jika masyarakat menilai bahwa mereka sedang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Pertanyaan sederhana yang diajukan ialah: apakah kemerdekaan 80 tahun ini hanya dinikmati oleh segelintir elite?
Sejauh mana kemerdekaan benar-benar dimaknai dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah perayaan tahunan yang selalu diselenggarakan itu hanya menjadi rutinitas seremonial, sekadar simbol bahwa bangsa ini “sudah merdeka” padahal kenyataan sosial-ekonomi menunjukkan sebaliknya?
Perkenalkan, saya Sadrak L. Wutres, seorang anak desa dari Nurnyaman, Kecamatan Dawelor-Dawera, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai anak pulau yang tumbuh di tengah keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi, saya menyadari betul bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya hadir di tempat kami.
Namun, keterbatasan itu tidak serta-merta mematahkan semangat kami. Justru dari pulau kecil yang nyaris tak tersorot inilah, kami belajar untuk terus berjuang, salah satunya dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, demi mengangkat martabat negeri kami.
Namun, jika kembali pada pertanyaan tentang makna kemerdekaan, dengan jujur harus dikatakan: kami belum merasakan kehadiran negara yang sesungguhnya. Program-program pembangunan, baik dari pusat maupun daerah, nyaris tak menyentuh masyarakat kecil di pulau-pulau terpencil.
Fakta nyata di Desa Nurnyaman, misalnya, hingga hari ini masyarakat masih hidup dalam kegelapan. Sumber penerangan hanyalah pelita berbahan minyak tanah. Jika terjadi kelangkaan, minyak kelapa pun dijadikan pengganti sekadar untuk menemani anak-anak belajar di malam hari. Realitas pahit ini sangat kontras dengan gaya hidup para elite politik yang begitu gemerlap.
Dari titik ini, kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun perlu ditinjau ulang maknanya. Apakah kemerdekaan hanya sebatas simbol dan upacara, ataukah ia harus hadir nyata dalam bentuk keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat?
Kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajahan asing, tetapi juga terbebas dari ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya terutama mereka yang hidup jauh di pulau-pulau terpencil.
Saya pribadi merasa terluka dan kecewa ketika mengetahui betapa besar berbagai tunjangan yang dinikmati oleh para wakil rakyat: tunjangan beras yang bisa menghabiskan Rp12.000.000 per bulan, tunjangan harian Rp3.000.000, tunjangan komunikasi, dana aspirasi, dan aneka fasilitas lainnya.
Penulis :
Editor :
