potretmaluku.id – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan.
Mereka menilai, tidak ada transparansi soal kuota dalam penerimaan calon siswa (Casis) Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara dan juga Tamtama Polri di lingkup Polda Maluku.
Sekjen PB SEMMI, Ahmad Marzuki Toekan kepada wartawan mengatakan, informasi perihal kuota penerimaan casis akpol, bintara serta tamtama Polri di Maluku tertutup.
Dia mengaku, informasi yang dihimpun SEMMI, yang lolos seleksi untuk Satuan Brimob hanya 2 orang. Kuota polwan yang diterima 8, namun yang lolos hanya 3 orang dan lain-lain.
“Ini sangat tidak relevan kondisi di wilayah Maluku. Maluku ini daerah kepulauan dengan potensi SDA cukup besar dan rawan konflik. Tingkat kerawanan lainnya juga perlu diantisipasi,”ujar Marzuki, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, proses seleksi calon anggota Polri di Maluku belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Kuota penerimaan Bintara Brimob di Polda Maluku tahun 2025 hanya dua orang. Sementara dalam formasi AKPOL, dari delapan kuota yang tersedia, hanya tiga peserta yang dinyatakan lolos.
Tentu ini menjadi pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi menyangkut jatah Maluku dalam penerimaan anggota Polri tahun 2025. Polda Maluku harus beri kesempatan yang luas bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai anggota Polri, khususnya Brimob yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Ini sangat tidak masuk akal jika melihat kondisi geografis dan kerawanan wilayah kepulauan seperti Maluku. Kami minta bapak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit evaluasi kinerja Kapolda Maluku,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Wilayah SEMMI Maluku, Risman Solissa. Dia mempertanyakan keterbukaan proses dan integritas dalam seleksi tersebut.
“Jangan sampai proses seleksi ini dimainkan oleh oknum tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan demi keuntungan pribadi. Kami khawatir, kuota yang minim ini justru dijadikan alat untuk membatasi peluang dan memfasilitasi praktik-praktik yang tidak sehat dalam rekrutmen,”ujar Risman.
Pihaknya berharap, perayaan HUT Bhayangkara ke-79 tidak sebatas seremonial, melainkan momentum evaluasi internal di tubuh Polri, termasuk di Polda Maluku.
“Evaluasi ini penting demi memperkuat kepercayaan publik serta menjamin setiap proses seleksi dilakukan secara adil, profesional, dan bebas dari intervensi yang merugikan masyarakat,”tandasnya.
SEMMI Wilayah Maluku mengajak masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk turut serta mengawal proses seleksi anggota Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan penyimpangan informasi dan manipulatif.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan masa depan daerah. Jika Polri ingin dicintai masyarakat, maka reformasi dan transparansi harus menjadi pijakan utama dalam setiap lini kebijakan,”pungkas Risman. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
