DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna Serahkan LKPJ Gubernur 2024: Komitmen Evaluasi dan Pembangunan Berkelanjutan
potretmaluku.id – Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna yang menjadi momentum penting bagi perjalanan pembangunan daerah.
Agenda utama dari rapat ini adalah penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku untuk Tahun Anggaran 2024. Kegiatan berlangsung pada Senin, 14 April 2025, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, dan turut dihadiri oleh Gubernur Maluku, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan dan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga ritme pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan bahwa dokumen LKPJ sesungguhnya telah diserahkan secara administratif kepada DPRD pada tanggal 24 Maret 2025.
Namun, karena bertepatan dengan momen libur keagamaan, masa reses anggota dewan, dan cuti nasional, pelaksanaan rapat paripurna baru bisa digelar pada pertengahan April ini. Penundaan tersebut bukan karena kelalaian, melainkan mengikuti kalender kegiatan dan etika pemerintahan yang berlaku.
Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan kali ini adalah laporan atas kinerja pemerintahan pada tahun anggaran 2024, yang merupakan masa sebelum ia dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath secara resmi menjabat.
Walau begitu, isi laporan tetap menjadi rujukan penting dalam mengukur keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, evaluasi atas LKPJ ini akan menjadi bekal untuk memperbaiki proses pembangunan yang sedang berjalan, serta sebagai fondasi perencanaan pembangunan masa depan.
Di tengah pidatonya, Gubernur Maluku menyoroti bahwa tema pembangunan tahun lalu, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Konektivitas”, menjadi landasan utama berbagai kebijakan strategis yang diambil.
Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku secara menyeluruh.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang tercantum dalam LKPJ 2024 masih bersifat sementara. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut belum melalui proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk menyampaikan hasil audit kepada DPRD begitu prosesnya rampung. Transparansi semacam ini, menurut Gubernur, sangat penting demi menjaga kepercayaan publik.
“LKPJ ini belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga bersifat sementara. Jika sudah diaudit, kami akan segera menyampaikannya kepada Dewan yang terhormat,” ujar Gubernur dengan nada yang menegaskan komitmen keterbukaan.
Ia pun berharap proses evaluasi yang dilakukan oleh DPRD nantinya dapat berlangsung secara objektif, dengan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, rekomendasi yang konstruktif dari para anggota dewan akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai bidang. Penilaian yang adil dan masukan yang membangun adalah bentuk nyata kolaborasi antarlembaga negara yang sehat.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Gubernur menyampaikan pesan moral kepada seluruh lapisan masyarakat Maluku. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Terlebih di era digital seperti sekarang, masyarakat dituntut untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial maupun saluran informal lainnya.
“Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang tidak benar, berita hoaks, dan isu-isu yang menyesatkan. Mari kita bersatu dalam bingkai Orang Basudara. Potong di kuku rasa di daging, Ale rasa Beta rasa, sagu salempeng dibagi dua,” tegasnya penuh makna.
Pernyataan ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Maluku yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas. Ungkapan lokal yang digunakan menegaskan pentingnya rasa kebersamaan dan empati sosial dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan LKPJ bukanlah sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia meyakini bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian dari proses bernegara yang sehat, di mana rakyat berhak mengetahui capaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemimpinnya.
Benhur juga memberikan dukungan penuh terhadap imbauan Gubernur agar masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi informasi, terutama dalam membedakan fakta dan hoaks.
Menurutnya, masyarakat harus aktif dalam menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi, agar setiap kebijakan pemerintah berbasis pada data yang faktual. Ia menegaskan bahwa stabilitas di Maluku tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
