97 PLTD Mangkrak di Maluku – Malut Bakal Dituntaskan di 2022
potretmaluku.id – Pemerintah dan PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) menyatakan komitmen, untuk menyelesaikan masalah 97 PLTD khususnya di Maluku dan Maluku Utara (Malut), serta secara umum di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) lainnya.
“Dipastikan sebanyak 97 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang saat ini mangkrak di wilayah Maluku dan Maluku Utara, akan dituntaskan di tahun 2022 ini,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends, usai rapat kerja Komisi VII dengan para mitra kerja, yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Taslim dan seluruh jajaran, PT. PLN Persero, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas, di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebutkan, ada empat (4) metode terkait terkait permasalaan kelistrikan di Maluku dan Malut.
Metode pertama, kata Mercy, pemeliharaan dan relokasi Satuan Pembangkit Diesel (SPD) mencakup 29 PLTD, dengan 15 PLTD berada di Maluku, dengan rencana status menyala Agustus 2022.
PLTD tersebut, lanjut legislator asal daerah pemilihan Maluku ini, yakni Kwamor, Namamolin, Longgar, Beltubur, Wakua, Doka Barat, Adodomolo, Makatian, Werwawan, Rumahlewang, Mahaleta, Wulur, Latalola Besar, Rumkuda dan Watuwei.
Ini disebut Mercy, tersebar di kabupaten kota, SBT, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan MBD, yang merupakan wilayah-wilayah dengan basis elektrifikasi yang rendah.
“Progresnya sementara berlangsung. Sebagian mesin sudah berada di tempat. Sebagian dalam proses dan tidak ada kendala dari sisi anggaran. Jika ada kendala, kemungkinan pada kondisi alam dan cuaca ekstrim. Ini sudah kami sampaikan tetap harus selesai tahun 2022,” tandas Mercy.
Selanjutnya, untuk metode 2, tambah dia, yaitu pengembangan grid dan relokasi SPD sebanyak 15 LP di Maluku dan Malut, dengan rencana menyala Oktober 2022.
“Khusus untuk Maluku 9 PLTD disiapkan dengan metode 2 yakni PLTD Guli-guli, Tayando Langgiar, Romean, Wunlah, Matakus, Arwala, Eray, Letmasa, Lewah, yang tersebar di SBT, Kota Tual, KKT, dan MBD,” jelasnya.
Menurut dia, anggaran sementara disiapkan dan diharapkan komitmen dari KESDM dan PT. PLN Persero, untuk berjalan sesuai dengan rencana. Akan menjadi masalah, jika ruang fiskal anggaran terkoreksi karena kenaikan harga komoditi dunia baik migas maupun komoditi lainnya.
“Respons Pak Menteri sangat kuat sekali, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menuntaskan sejumlah PLTD yang masih bermasalah. Jika sisa LP yang belum menyala sampai akhir tahun 2022, anggaran akan tetap disiapkan tahun 20223, demikian ujar Pak Menteri ESDM,” ungkap Mercy.
Sementara metode 3, kata lulusan Fakultas Teknik Unicersitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini, yakni interkoneksi rencana PLTD Lisdes ke sistem eksisting pada 5 LP, yang kesemuanya berada di Maluku Utara.
Sedangkan metode 4, tambah Mercy, yakni pengadaan SPD baru pada 14 LP dengan rencana menyala Juli 2022.
“Di Maluku terdapat 11 PLTD dgn metode 4 di lokasi PLTD Effa, Warbal, Ur Pulau, Tanimbar Kei, Tayando Tam, Koijabi, Lor Lor, Benjuring, Kaiwabar, Luang dan Teor pada Kabupaten SBT, Malra, Kota Tual, Kepulauan Aru dan MBD. Dalam rapat kendala anggaran membuat agak terhambat penyiapan 14 LP ini,” terangnya.
Mercy menuturkan, dirinya sungguh-sungguh mengawal setiap metode penyelesaian LP di atas dan sudah masuk dalam dalam point ke-7 kesimpulan rapat Komisi VII dengan para mitra tersebut.
Sementara sisa 3 PLTD yang sudah harus nyala tahun 2021 namun ada beberapa kendala, jelas Mercy, yaitu sebagai berikut: PLTD Dullah Laut, terkait ganti rugi pepohonan dan diharapkan mestinya dapat atau sudah diselesaikan oleh Pemda Kota Tual.
“PLTD Wokam, proses penyelesaian ganti rugi tanah dan Pemda Kabupaten Kep Aru untuk segera dituntaskan. PLTD Pulau Panjang, belum ada pemasangan baru ke rumah-rumah masyarakat. Bisa masuk dalam program Biaya Pasang Baru Listrik (BPBL) dari KESDM tahun 2022 ini,“ bebernya.
Mercy menambahkan terkait masalah 3 PLTD pada Kabupaten Kepulauan Aru di Kecamatan Marlasi, Taberfanai, dan Benjina, untuk pemda setempat agar segera menuntaskan kendala teknis, soal kesalahan pembelian Trafo yang tidak sesuai SPEK.
“Hal lain terkait ijin layak operasi sebagai tanggung jawab skema KSO agar terselesaikan dalam waktu dekat,” harapnya.
Sementara terkait Evakuasi Daya dr MVPP Turki ke BMPP Nusantara 1 kapasitas 60 MW, Mercy mengucapkan terima kasih dengan rasa haru kepada pemerintah dalam forum rapat tersebut kepada Menteri ESDM dan PT. PLN PERSERO.
Sebab semua urusan BMPP secara teknis, kata dia, sudah berjalan lancar dari evakuasi daya sampai tahap layak operasi dan tepat hari Kamis besok (14/4/2022) akan dilangsungkan peresmiannya di Desa Waai, Kecamatan Salahutu.
“Sejak tahun lalu kita bahas urusan situasi listrik pasca selesai kontrak dengan MVPP Turki. Sejumlah usulan dari pemerintah, relokasi PLTD lama dari Sulawesi Selatan, Jeranjang-NTB, dan lain-lain, namun keputusan akhir adalah kerjasama PT. PLN dan PT. PAL dengan menyiapkan BMPP (Barge Mounted Power Plant) Nusantara 1 dengan nilai investasi sebesar 997 M. Floating power Plant ini, mengembangkan kapal tongkang yang dikonstruksi menjadi power plant terapung,” paparnya.
Dirinya optimis sampai dengan tahun 2024 jika tidak ada kendala mayor, maka semua pekerjaan rumah 97 PLTD mangkrak di Maluku dan Maluku Utara tuntas terselesaikan.
“Listrik menyala, ekonomi daerah bergeliat, masyarakat sejahtera, multiplier effectnya besar sekali. Kita (Maluku) akan bisa keluar dari ranking kemiskinan ke-4 di Indonesia,” sambungnya dengan penuh komitmen.(*/TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
