Mercy Barends Soroti Permasalahan Kelistrikan dan BBM di Maluku
potretmaluku.id – Anggota Komisi VII DPR RI Maluku Mercy Chriesty Barends, menyoroti secara blak-blakan dan transparan capaian dan kendala terkait beberapa permasalahan kelistrikan dan ketersediaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Maluku.
Hal tersebut disampaikan Mercy, usai rapat kerja Komisi VII dengan para mitra kerja, yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Taslim dan seluruh jajaran, PT. PLN Persero, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas, di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Melalui keterangan persnya yang diterima potretmaluku.id, lulusan Fakultas Teknik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini katakan, sedikitnya terdapat empat agenda utama yakni realisasi DIPA TA 2022 Triwulan, strategi dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, sistem informasi mineral dan batubara antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), Progres Capaian bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025.
“Terkait BBM subsidi, tadi telah diputuskan bersama Menteri ESDM untuk ada tambahan volume solar subsidi secara nasional sebesar 2.3 Jt Kl, Pertalite 5.4 Jt Kl dan Mitan 100.000 Kl,” ujarn legislator asal daerah pemilihan Maluku ini.
Hasil ini, kata dia, masih harus dikawal di Badan Anggaran (Banggar). Nanti jika sudah diketok, lanjut Mercy, Komite BPH Migas akan berapat utk menetapkan tambahan quota baru per daerah.
Sementara untuk kelistrikan, khususnya di Maluku, Mecy menyebutkan, soal 97 Lokasi PLTD (LP) mangkrak yang mencakup 489 desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
“Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 31 LP yang menyala mencakup Maluku 78 desa dan Maluku Utara 76 Desa,” terangnya.
Adapun dari 31 LP, 14 LP berada di Maluku yakni PLTD: Tayando Yamtel, Tahalupu, Tonu Jaya, Rhun, Ay, Hatta, Air Buaya, Ollong, Keffing, Kesui, Elat, Rerean, Jerol dan Ilwaki baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi Satuan Pembangkit Diesel (SPD), dan penambahan grid/jaringan.
“Ini tersebar pada sembilan (9) kabupaten kota yakni, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),” paparnya.
Sementara sisa 66 LP yang mencakup 335 desa, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini sampaikan, 63 LP akan menyala di tahun 2022 dengan 4 metode.
“Sementara 3 LP lainnya sesungguhnya siap menyala sejak tahun 2021 namun ada beberapa kendala teknis,” jelasnya.(*/TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
