Ekonomi & BisnisMaluku

Wagub: Pendapatan Maluku Tahun 2022 Rp2,91 triliun

potretmaluku.id,- Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno mengatakan, realisasi pendapatan daerah Maluku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp2,91 triliun atau 97,26 persen dari target sebesar Rp2,99 triliun.

“Realisasi pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp637,95 miliar, pendapatan transfer (Dana Perimbangan) Rp2,273 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,63 miliar,” kata Wagub Orno, di gedung DPRD Maluku, Selasa (4/7/2023).

Penjelasan itu disampaikan Wagub menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun Anggaran 2022.

Menurutnya, pada komponen belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp3,26 triliun dan terealisasi hingga akhir tahun sebesar Rp3,05 triliun atau 93,54 persen.

Realisasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi Rp2,21 triliun, belanja modal Rp561,81 miliar, belanja tak terduga Rp17,42 miliar dan belanja transfer sebesar Rp261,97 miliar.

Di sisi lain terhadap pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp294,93 miliar dan terealisir Rp294,93 miliar atau 100 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah hanya terealisasi 15,64 persen atau sebesar Rp4,50 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp28,78 miliar.

Selanjutnya bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp294,93 miliar dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang hanya sebesar Rp4,50 miliar, maka diperoleh netto sebesar Rp290,43 miliar.

“Dengan demikian secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,91 triliun. Namun jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3,05 triliun, maka dihasilkan defisit APBD tahun 2022 sebesar Rp137,65 miliar,” katanya.

Wagub menyampaikan defisit APBD tersebut bila ditambahkan dengan pembiayaan Netto sebesar Rp290,43 miliar, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp152,77 miliar.

Neraca Pemprov Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022, yang terdiri atas total aset sebesar Rp6,69 triliun, total kewajiban Rp860,91 miliar dan total ekuitas sebesar Rp.5,83 triliun.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, Wagub menyatakan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Maluku tahun 2022, kepada DPRD sesuai amanat UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.23 Tahun 2014 dan perubahannya tentang Pemerintahan Daerah.

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Maluku serta Sekda Sekda Sadali Ie, pimpinan perguruan tinggi Negeri dan swasta, sera pimpinan instansi vertikal, Wagub Orno menegaskan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Maluku tahun 2022 yang disampaikan ke DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

“Laporan Keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan,” ujarnya.

Laporan keuangan Pemprov Maluku tahun 2022 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh OPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemprov Maluku, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah.

Dia juga menyampaikan ungkapan syukur kepada Allah SWT, serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak karenaselama empat tahun berturut-turut yakni tahun 2019-2022, Pemprov Maluku meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan.

“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai kriteria yang telah ditetapkan,” tegas wagub. (JAY)

 

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DIĀ GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button