Wapres Gibran Kunjungi PGI, Bahas Intoleransi dan Komitmen Negara Hadir
potretmaluku.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Senin, 4 Agustus 2025, menyusul peristiwa kekerasan terhadap komunitas Kristen di Padang, Sumatera Barat.
Kunjungan itu dimaknai sebagai langkah simbolik dan politis dalam merespons meningkatnya intoleransi di sejumlah wilayah.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Wapres disambut oleh Ketua Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty, bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan sejumlah Sekretaris Eksekutif. Hadir pula perwakilan Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
“Kunjungan ini bukan semata agenda protokoler, tapi bisa dibaca sebagai simbol komitmen terhadap pluralisme, penghormatan pada kebebasan berkeyakinan, serta kehadiran negara yang mendengarkan suara-suara dari akar rumput,” kata Jacky Manuputty seusai pertemuan.
Wapres sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke Padang untuk meninjau dampak peristiwa intoleransi yang terjadi pada 27 Juli lalu. Tim dari PGI juga telah lebih dahulu turun ke lokasi guna berdialog dengan para korban dan pihak-pihak terkait.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan di kantor PGI, antara lain efektivitas pelaksanaan SKB Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri terkait pendirian rumah ibadah, kesiapan pemerintah daerah dalam menangani isu kebebasan beragama, serta kelangkaan guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri.
PGI juga menyoroti perlunya kepastian hukum terhadap pelaku kekerasan, penyusunan protokol penanganan cepat dalam situasi intoleransi, serta penguatan kerja sama lintas agama untuk pemulihan trauma korban.
“Kami mengapresiasi kehadiran Wapres, karena ini memberi pesan kuat bahwa negara tidak hanya mengatur dari jauh, tapi juga hadir secara moral dan konkret. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Manuputty.
Ia menambahkan bahwa PGI memandang kunjungan ini sebagai bentuk diplomasi moral antara negara dan warganya. “Kami mendorong negara untuk terus hadir, melalui hukum yang tegas, regulasi yang adil, serta perlindungan nyata terhadap korban. Dialog harus terus dibuka agar rajutan kebangsaan kita tidak robek oleh intoleransi.”(*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
