Tualeka: Konversi Minyak Tanah ke Gas di Ambon Harus Berbasis Kepentingan Rakyat
potretmauku.id – Beberapa waktu lalu, Penjabat Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena mengumumkan, dalam waktu dekat akan dibuat peralihan atau konversi dari penggunaan minyak tanah (mitan) ke gas elpiji.
Hal itu menurut Bodewin lantaran produksi minyak tanah sudah semakin sedikit.
“Dan karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita selain mengalihkan minyak tanah ke gas elpiji,” kata Wattimena, Senin (8/5/2023) kepada media.
Rencana konversi atau peralihan ini memang sudah lama, tapi belum berjalan karena berbagai alasan. Namun rencana tersebut justru mendapat tanggapan serius dari Maluku Crisis Center (MCC).
Direktur MCC Ikhsan Tualeka menyambut baik rencana itu, tapi mengingatkan Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) agar dalam melakukan konversi tetap mempertimbangkan realitas dan kondisi di masyarakat.
Termasuk pula aspek keadilan kepada berbagai pihak. Karena bagaimanapun kemampuan konsumsi masyarakat tidak bisa digeneralisasi, atau disamakan.
“Tidak semua masyarakat mampu membeli tabung gas elpiji ukuran besar atau 12 kg. Sementara kalau minyak tanah masyarakat sudah terbiasa membeli secara eceran dan menyesuaikan dengan isi kantong mereka,” sebut Ikhsan, Minggu (28/5/2022).
Apalagi minyak tanah itu mendapat subsidi dari pemerintah. “Apakah nanti ada tabung gas elpiji 3 kg di Ambon? Kalau ada, apakah juga diberikan disubsidi? Ini yang harus dijelaskan juga oleh Pemkot Ambon,” tanya Ikhsan.
Maluku ini, disebut Ikhsan, masuk wilayah miskin, sehingga pemerintah harus adil menyikapinya. Jangan sampai, lanjut dia, misalnya di Jawa pengguna gas elpiji, khususnya 3 kg diberikan subsidi, di Maluku justru tidak, sementara masyarakat terkesan dipaksa beralih dari mitan ke gas elpiji.
“Belum lagi dengan usaha kecil atau agen yang selama ini menjual minyak. Karena mereka akan kena dampak konversi. Selain konversi perlu disesuaikan dengan daya beli masyarakat, agen pengecer mitan juga harus diperhatikan,” harap intelektual muda Maluku yang juga pegiat perubahan sosial ini.
Karena faktanya, kata Ikhsan, para agen yang selama ini menjual mitan bersubsidi mengeluh, mereka seperti dipaksa menjadi pengecer gas elpiji. Sementara agen penjual gas elpiji yang ditunjuk Pertamina, tinggal mengambil keuntungan dari mereka.
“Padahal, dari informasi yang didapat, sebelumnya agen-agen minyak tanah sudah dijanjikan Pertamina akan diangkat menjadikan agen gas elpiji bersubsidi tapi kenyataan tidak jelas”, beber Ikhsan.
Dia menyampaikan, sejumlah agen mitan mengaku sudah siap berinvestasi dan beralih menjadi agen elpiji dengan menyediakan lahan untuk gudang gas elpiji.
“Tapi kenyataannya Pertamina justru tidak konsisten, dan terkesan membangun komitmen baru dengan pihak lain. Pupus harapan para agen mitan, padahal mereka ini perintis dan mitra Pertamina, sama-sama membangun Pertamina di Maluku”, ungkapnya.
Harus pula disadari, kata Ikhsan, subsidi mitan itu berasal dari pemerintah kepada masyarakat, bukan dari Pertamina. Posisi Pertamina itu hanya sebagai penyalur mitan bersubsidi pada masyarakat melalui para agen.
“Jangan Pertamina justru memakai kapasitas mereka tunjuk untuk memaksa masyarakat membeli elpiji non subsidi, yang notabene agen elpiji nonsubsidi itu diangkat oleh pihak Pertamina”, tandasnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
