TPID Gelar HLM di Langgur, Hadir Pj. Bupati Malra
potretmaluku.id- Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) di Kabupaten Maluku Tenggara, pada Jumat (10/11/2023).
Kegiatan dipimpin Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanguanna Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang diikuti secara langsung oleh Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono, Penjabat Sekda Maluku Tenggara, jajaran TPID Provinsi Maluku dan Maluku Tenggara, beserta stakeholder terkait.
Jasmono pada kesempatan itu mengatakan, pengendalian inflasi daerah ini menjadi isu nasional, dan menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk seluruh stakeholder yang ada di daerah.
“Ini menjadi penting, karena inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, baik itu inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga inflasi perlu dijaga dalam level yang optimal, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong dan ditingkatkan untuk membantu Masyarakat kita di daerah.” Terangnya.
Penjabat Bupati Malra ini juga menyampaikan kita dihadapkan dengan isu yang cukup mengganggu stabilitas inflasi secara nasional yaitu el nino, karena ini memberikan dampak sangat besar bagi inflasi secara nasional, maupun daerah, maka dari itu perlu langkah-langkah strategis.
“Terkait amanat mendagri pada rakor pengendalian inflasi 6 november 2023 kemarin, disebutkan bahwa potensi kenaikan inflasi cukup tinggi pada akhir tahun 2023 dan masuk 2024, secara global barang-barang mengalami kenaikkan, pasokan terganggu, serta dampak el nino, mengakibatkan naiknya harga beras secara tajam sejak bulan juli 2023, dan ini diprediksi akan terus berlangsung sampai februari 2024, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas harga termasuk inflasi di daerah terutama menjelang HBKN.” Jelas Jasmono.
Ia juga menjelaskan, upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis, pemberian bantuan pada sektor pertanian yang tepat sasaran, penguatan tata klola logistik daerah, dan pengawasan harga dan operasi pasar.
Sementara itu Basalamah, menginginkan agar berbagai pihak bisa satu pandangan dan cara berpikir untuk menyelesaikan program-program yang berbasis Key Indicator Performance, karena menjadi diskresi utama dari tingkat pusat sampai daerah, dan ini menjadi isu yang paling aktual saat ini.
“Hampir setiap minggu Gubernur meminta progress, baik dari TPID, Kemiskinan, Inovasi, agar bisa mengimprove, dan pendekatan kerja tidak lagi berbasis birokrasi, karena menyelesaikan inflasi harus kerja lapangan.” Tuturnya.
Basalamah menyampaikan, terkait kemiskinan Maluku di tahun 2023 posisi Maret, sedikit mengalami kenaikan 0,18% atau setara dengan 4009 orang, dan hampir 60% bertumpuk di desa, oleh karena itu pemerintah Provinsi meluncurkan program 1 OPD 1 desa binaan, namun hal itu tidak cukup dalam skala dan porsi government spending, oleh karena itu turut melibatkan private sector dan BUMN, atas nama negara kita sama-sama kerjakaan ini, dan sebagaimana diketahui kemiskinan di Maluku kalau dilihat dari trendnya mulai dari 2019-2023 itu secara struktural turun. (TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
