SDM Maluku Unggul dan Berkualitas: Antara Mimpi Besar dan Kenyataan Pahit, Pendidikan Adalah Kuncinya
“Kalau pendidikan kita anggap biasa, jangan heran kalau kita jadi penonton di negeri sendiri.” – Hendrik Lewerissa
Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun menusuk: mengapa di era digital, ketika dunia sedang bicara tentang kecerdasan buatan dan sekolah berbasis cloud, Maluku masih bergelut dengan sinyal internet yang lebih sering putus daripada nyambung?
Kenapa di saat negara lain mengirimkan anak-anak mudanya ke luar angkasa, kita masih sibuk memperdebatkan siapa kepala sekolah definitif yang pantas diangkat?
Ini bukan sekadar ironi. Ini adalah potret kelam dari sistem pendidikan yang selama bertahun-tahun dibiarkan nyaris tanpa arah, terombang-ambing di antara politik, janji manis, dan realita infrastruktur yang mengenaskan. Dan di tengah kekacauan ini, Gubernur Maluku yang baru, Hendrik Lewerissa, datang membawa janji dan semangat baru: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Tapi mari kita jujur, antara semangat dan hasil nyata itu ada jurang yang lebar. Dan pertanyaannya sekarang: apakah Gubernur Lewerissa akan melompati jurang itu, atau justru terjebak di dalamnya seperti banyak pendahulunya?
Pendidikan: Investasi atau Komoditas Politik?
Kontras itu menarik, dan dalam hal ini, kontrasnya tajam: Hendrik Lewerissa, pemimpin baru dengan retorika segar dan kemauan kuat, versus realitas pendidikan Maluku yang karut-marut seperti benang kusut yang sudah dililit bertahun-tahun. Satu berbicara tentang “komitmen”, yang lain menunjukkan “kemapanan dalam keterpurukan”.
Lewerissa tampak sadar betul bahwa Maluku bukan provinsi biasa. Dengan 92,4% wilayahnya adalah laut, membangun pendidikan di sini ibarat mencoba menanam padi di pasir pantai. Tapi di balik pengakuan itu, ada sebuah pernyataan yang cukup menggugah: “Jangan main-main dengan pendidikan.”
Ucapan ini, tentu saja, menyentuh hati. Tapi mari kita tarik sedikit ke belakang: bukankah selama dua dekade terakhir pendidikan di Maluku sudah dijadikan ‘mainan’? Mulai dari kepala sekolah Plt. yang tak kunjung definitif, guru-guru terjebak birokrasi kenaikan pangkat karena politik, hingga PPPK yang penempatannya sepertinya penuh aroma kompromi politik. Ini bukan rahasia umum, ini rahasia yang sudah terlalu umum.
Inilah masalahnya. Pendidikan seharusnya jadi investasi jangka panjang, bukan komoditas politik jangka pendek. Tapi nyatanya, pendidikan di Maluku dan di banyak daerah lainnya lebih sering jadi lahan transaksi kekuasaan. Kepala sekolah diangkat bukan karena layak, tapi karena loyal. Guru yang kritis terhadap sistem malah dibiarkan mandek kariernya.
Itu sebabnya Dr. Hasbollah Toisutta, akademisi sekaligus mantan Rektor IAIN Ambon, pada laman FB-nya beberapa hari lalu menulis sebuah catatan berjudul: MENGUJI KOMITMEN GUBERNUR HL.
Tulisan tersebut dibuat Dr. Hasbollah setelah sebelumnya, pada Rabu, 7 Mei 2025, ia diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku guna menghadiri Rapat Teknis Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan tahun 2025, bertempat pada salah satu hotel di Kota Ambon. Konon rapat teknis ini diikuti oleh seluruh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku.
Dr. Hasbollah menyebut dengan gamblang, bahwa banyak persoalan pendidikan di Maluku sebenarnya sudah terpetakan, hanya saja “belum ada langkah serius untuk menyelesaikan secara profesional.”
Ini bukan karena tak ada data, tapi karena tak ada kehendak. Dan ketika kehendak politik dikendalikan oleh syahwat kekuasaan, maka pendidikan hanya akan jadi korban.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
