potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk melakukan pelelangan terhadap aset kendaraan dinas yang dinilai tidak lagi efisien untuk dioperasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afofudin menanggapi polemik penarikan aset kendaraan yang menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Kata Rovik, penarikan kendaraan dinas yang telah lama dikuasai oleh ASN dan mantan pejabat ASN Pemprov Maluku itu tidak efektif, malah akan menjadi beban baru bagi pemerintah daerah. Opsi yang masuk akal adalah dilelang untuk menambah kas daerah, daripada ditarik kemudian ditampung.
“Penarikan itu bukan solusi. Jual saja semua aset kendaraan itu lewat mekanisme resmi. Untuk apa ditarik kalau akhirnya cuma menumpuk di halaman kantor gubernur,”ujar Rovik, kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Kata dia, kendaraan yang sudah sejak lama dikuasai oleh ASN maupun mantan ASN itu sudah berusia tua, sehingga butuhkan biaya besar jika dikembalikan. Kalaupun ditarik, mau ditampung dimana?. Sebab tidak ada lahan parkir untuk menampung aset kendaraan bekas tersebut.
Penarikan itu akan membebani APBD, karena harus keluarkan biaya pemeliharaan, ganti spare part, minyak, itu uang lagi. Untuk itu, tidak perlu ada drama penarikan. Banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk daerah, lebih baik dijual saja ke mereka yang menguasainya.
“Dengan begitu, peluang pendapatan daerah justru terbuka lebar jika aset-aset tersebut dilelang” jelasnya.
Menurutnya, melelang aset yang tidak lagi dugunakan justru merupakan langkah tepat untuk mengurangi beban pengelolaan pemerintah daerah, sekaligus memberikan manfaat bagi pendapatan daerah.
Politisi PPP itu mendorong agar Pemprov Maluku menginventarisasi seluruh kendaraan dinas. Kemudian diklasifikasikan, mana yang masih bisa dimanfaatkan diserahkan ke OPD. Sementara yang sudah tidak layak, itu dilelang saja daripada diparkir sampai berubah jadi besi tua.
“Kalau ada sekitar 40 unit dilelang, daerah bisa dapat Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Itu jelas lebih bermanfaat untuk pembangunan,”ujarnya.
Kata dia, penanganan aset tidak boleh menimbulkan persoalan baru. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Panggil mereka yang sudah lama pegang kendaraan itu. Bicarakan baik-baik. Nilai saja, lebih baik dijual atau tidak. Tidak usah membuat masalah yang tidak perlu,”tandasnya (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
