potretmaluku.id – Polemik pembangunan lapak pedagang di area terminal Mardika Ambon menyita perhatian publik. DPRD Provinsi Maluku bakal menggelar rapat gabungan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw kepada wartawan mengatakan, rapat itu rencananya dilaksanakan pada Selasa besok. Pemprov diundang selaku pemilik aset. Sementara pihak Pemkot Ambon diundang sebagai pengelola.
Kata dia, tak hanya pemprov dan pemkot, rapat tersebut juga akan menghadirkan PT. Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA) yang terlibat dalam polemik pembangunan lapak di area terminal Mardika.
“Kita rencanakan pada hari Selasa kita panggil sejumlah pihak untuk membahas pasar mardika yang langsung dipimpin ketua DPRD dan ini rapat lintas komisi,” kata Richard, Senin (13/3/2023).
Richard mengaku telah mendapat surat masuk dari Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena untuk segera melakukan rapat gabungan guna membahas perihal polemik di Pasar dan Terminal Mardika.
Dia menyebut, rapat itu dilakukan untuk memediasi masalah tersebut. Rapat itu digelar sebagai sarana untuk mencari solusi, sehingga penjelasan dari pihak-pihak terkait harus disampaikan agar persoalannya bisa tuntas.
“Tujuannya agar mencari solusi penyelesaian polemik yang belakangan ini viral ditengah masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, rapat gabungan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun. DPRD tidak ingin masalah Pasar Mardika ini berkelanjutan supaya tidak menimbulkan kerugian, baik itu bagi pedagang maupun supir angkot.
Rapat itu sedianya dilaksanakan usai agenda pengawasan ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Namun karena masalah itu harus segera ditindaklanjuti, sehingga DPRD telah menunda pengawasan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan disepakati agar pengawasan ke MBD karena persoalan ini sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius,” ujarnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
