potretmaluku.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tahun 2024 bersama kepala daerah se-Provinsi Maluku dan Forkopimda Provinsi Maluku, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.Kamis (11/1/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku, Murad Ismail memaparkan progres pembangunan daerah Provinsi Maluku, salah satunya menyangkut kondisi pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Murad menyebut, pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2023 tumbuh 5,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94% (yoy).
“Untuk kondisi perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,81%, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku Tahun 2022 sebesar 6,28%” jelas Murad.
Dia menjelaskan, keberhasilan dicapai melalui upaya penanganan antara lewat digelarnya pasar murah, aktif melakukan rakor pengendalian inflasi, melakukan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional.
Selain itu, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memonitor harga di Pasar Mardika.
Murad juga menyebut, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,31% pada Agustus 2023, Tingkat kemiskinan turun 1,57% pada Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022 turun menjadi 2,59%.
“Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75 pada tahun 2023,” ungkapnya.
Mantan Kakor Brimob RI itu mengungkapkan, capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 3,039,622,420,806,02 atau (96,64%) dan capaian realisasi belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp.2,957,860,665,142.66 atau (93,60%).
Selain capaian tersebut, Murad juga menjelaskan prevalensi stunting yang mengalami penurunan secara signifikan dari 34,02% di Tahun 2018 turun menjadi 26,1% di Tahun 2022, sesuai hasil SSGI Tahun 2022 yang tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku, dan para Ina Parenting/Mama Parenting kabupaten/kota se-Maluku.
“Percepatan penurunan stunting didukung berbagai kebijakan pemerintah daerah, seperti, bantuan Tablet Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, Bantuan ke BUMDES, Konseling dan Pemberian makanan tambahan ke anak dan bayi, Rakor dan Monev Stunting, dan lainnya,” erangnya.
Menyangkut strategi penanggulangan kemiskinan, lanjut Gubernur, hal yang dilakukan oleh Pemprov Maluku yakni pengurangan beban melalui program perlindungan sosial dan beasiswa masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja.
Selanjutnya, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui dukungan sarana prasarana air bersih, listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.
“Soal NPHD Pilkada serentak Tahun 2024, besaran Hibah KPU sebesar Rp. 178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp. 85.304.082.000,” ujar Murad. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
