Ini bukan lagi soal cuaca. Ini soal identitas. Soal tanah leluhur yang mulai hilang. Soal laut yang dulu sahabat kini jadi ancaman.
Menurut data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (BPSDM PUPR), lebih dari 115 pulau kecil di Indonesia bisa tenggelam sebelum akhir abad ini jika muka air laut terus naik 5 milimeter per tahun. Nah, pulau-pulau di Maluku masuk dalam statistik yang sunyi itu.
Sasi Lebih Tua dari Green Policy
Tapi jangan salah. Masyarakat Maluku tidak hanya menunggu bencana. Mereka juga menjaga warisan adaptasi: Sasi.
Sistem larangan adat ini melarang eksploitasi sumber daya di wilayah dan waktu tertentu. Kedengarannya mistis, tapi nyatanya sangat ekologis.
Di Haruku dan Nusa Laut misalnya, Sasi membuat ikan kembali dan terumbu karang bernapas lega. Semua itu dijaga oleh kewang—penjaga adat, bukan PNS.
Lucunya, ketika negara masih meributkan payung hukum dan kerangka regulasi, masyarakat adat sudah mempraktikkan konservasi berbasis komunitas sejak ratusan tahun lalu.
Mungkin sudah waktunya kita akui: kadang tradisi lebih adaptif daripada undang-undang.
Diskusi Hangat, Realitas Lebih Panas
Diskusi “Krisis Iklim di Pulau-Pulau Kecil” yang digelar oleh Yayasan Sasi Alam Indonesia (Yasi.ID) dan Center for Island Studies (CIS) Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji memberi sedikit angin segar. Tapi angin itu belum cukup untuk mendinginkan kenyataan di lapangan.
Hana Tirza C. Theorupun (Program Development Manager Yasi.ID) menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal di Hulaliu menjadi benteng adaptasi. Sementara Zulfirman Rahyantel mengingatkan bahwa pendekatan riset yang ekstraktif, ambil data lalu pergi, harus diakhiri.
Satu kritik tajam muncul: “Mengapa hasil riset tak pernah kembali ke pemiliknya?”
Ini seperti kisah cinta satu arah: masyarakat memberi informasi, akademisi dapat gelar, tapi solusi tetap nihil.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
