Potongan Tarif Listrik 50 Persen Picu Deflasi Januari 2025 di Maluku
potretmaluku.id – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Provinsi Maluku, Mohamad Latif mengatakan, realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mengalami deflasi pada Januari 2025.
Berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm). Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan realisasi IHK nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,76% (mtm).
Dia menyebut, secara spasial, deflasi bersumber dari Kota Tual dan Kota Ambon dengan deflasi masing-masing sebesar 1,47% (mtm) dan 0,74% (mtm).
“Meski begitu, capaian angka deflasi yang lebih dalam tertahan oleh Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm),” ujar Latif, Rabu (5/2/2025).
Secara tahunan, tekanan inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku pada Januari 2025 tercatat 0,76% (yoy). Itu menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,28% (yoy) dan relatif sama dengan inflasi Nasional sebesar 0,76% (yoy).
Deflasi yang terjadi di Provinsi Maluku utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, dengan andil deflasi sebesar 1,50% (mtm).
“Utamanya bersumber dari implementasi paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024,” katanya.
Menurutnya, laju deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,02% (mtm).
Inflasi tersebut didorong oleh peningkatan harga ikan pelagis, utamanya ikan selar, ikan layang, dan ikan tongkol, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22% (mtm), 0,19% (mtm), dan 0,07 (mtm), akibat aktivitas perikanan nelayan terganggu saat memasuki musim hujan di wilayah Kota Ambon dan Kabupaten SBB sehingga mempengaruhi pasokan.
Selain itu, komoditas cabai rawit dan cabai merah juga turut berkontribusi pada inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil masing-masing sebesar 0,18% (mtm) dan 0,17% (mtm).
“Itu dikarenakan terdapat gangguan produksi akibat curah hujan yang tinggi pada beberapa daerah sentra produksi,” terangnya.
Dalam rangka mendukung capaian inflasi Provinsi Maluku berada pada rentang target 2,5 + 1%, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergis untuk memastikan terkendalinya inflasi.
Upaya itu dilakukan melalui gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemantauan harga pangan di 11 kabupaten/kota, kegiatan pasar murah di Pasadli, pelaporan neraca pangan strategis, rapat koordinasi mingguan TPID provinsi dan kabupaten/kota bersama TPIP.
“Selain itu, juga melalui kegiatan pembagian 14.000 bibit cabai kepada organisasi masyarakat, agama, dan lembaga swadaya masyarakat,” jelas Latif. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
