Oleh: Vikry Reinaldo Paais (Sekolah Anak Muda [Sekam])
Konflik Israel – Palestina adalah bencana kemanusiaan, yang telah terjadi sejak lama. Fenomena tersebut tidak terlepas dari problematika eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah lewat Deklarasi Balfour yang mana Inggris berjanji akan memberikan tempat bagi orang-orang Yahudi di Palestina.
Deklarasi tersebut justru ditentang oleh negara-negara Arab. Imbasnya, sehari pasca kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, pecah perang vs negara-negara Arab yang dikenal sebagai “perang kemerdekaan”.
Konflik ini mengalami pasang surut eskalasi. Hingga akhirnya pada 7 Oktober 2023, konflik yang laten itu berubah menjadi katastrofe skala besar dengan intensitas kekerasan dan kasualitas yang terus meningkat. Hingga kini, pembantaian demi pembantaian terus berlangsung hingga memakan belasan ribu jiwa.
Palestinian Central Bureau of Statistic (PCBS) mengeluarkan data terbaru pada 26 November 2023 bahwa jumlah korban dari Palestina sebesar 15.093 jiwa; sebaliknya, menurut Aljazeera jumlah korban di pihak Israel adalah 1.200 jiwa.
Meski demikian, penghitungan jumlah korban jiwa (khususnya di pihak Palestina) bukanlah hal yang mudah. Proses ini diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, seperti komunikasi yang terbatas, korban hilang, terjebak di tumpukan puing bangunan, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, diperkirakan bahwa jumlah korban masih akan terus meningkat. Karena tingginya jumlah korban pada Palestina, banyak pihak sepakat kalau yang dilakukan Israel adalah genosida.
Saya tidak akan menelisik historisitas konflik dan kepentingan antara Israel-Palestina. Biarlah itu menjadi pembahasan lain. Namun, penting untuk merefleksikan bagaimana pengaruh konflik tersebut terhadap polarisasi agama di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, yang sejak dahulu telah terpolarisasi dalam hubungan antaragama, maupun dalam agama itu sendiri.
Antara Kemanusiaan, Agama, dan Diplomasi
Terlalu simplistik jika mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina hanya didalangi oleh klaim religius-teologis atau isu agraria semata. Fakta historis menunjukkan bahwa konflik di Palestina sudah terjadi ribuan tahun.
Jika ditelisik jauh ke belakang, nama ‘Palaestina’ atau Provinsi ‘Siria Palaestina’ pernah digunakan oleh Kaisar Romawi, Hadrianus, dalam upaya untuk melenyapkan jejak Yudaisme (pemberontakan berbasis nasionalisme Yahudi) di wilayah tersebut pada tahun 135 Masehi (Biger, 2008).
Artinya, jika ingin menganalisis akar permasalahan konflik Israel-Palestina, tidaklah cukup jika hanya memahaminya berdasarkan status keduanya sebagai wilayah yang eksis pada abad ke-20. Konflik keduanya memiliki ragam dimensi yang sangat kompleks. Peter Coleman dalam The Five Percent: Finding Solutions to Seemingly Impossible Conflicts menakar beragam alasan—yang saling berkaitan—mengapa konflik Israel-Palestina sangatlah elusif (lihat Coleman, 2011: 214). Menurut Coleman, klaim teologis dan agraria—yang saat ini sering diisukan—hanyalah dua di antara puluhan dimensi lainnya.
Di lain sisi, konflik ini bukan hanya perang Israel vis a vis Palestina. Pavel V. Konyukhovskiy dan Theocharis Grigoriadis menyebutnya sebagai proxy war. Terdapat agen-agen lain di belakang Israel, begitu pula di belakang Palestina, yang berkepentingan (Konyukhovskiy & Grigoriadis, 2020).
Kepentingan-kepentingan itu tentu berkaitan dengan banyak hal, seperti ekonomi, kekuasaan, sumber daya, monopoli, dan lain sebagainya. Singkatnya, tidak sesederhana itu memahami akar konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, terdapat dua hal krusial yang perlu direfleksikan.
Pertama, menarik untuk menafakurkan bagaimana kelompok yang membela Palestina sering menyuarakan kemanusiaan. Apakah terselip altruisme berbasis agama dan sentimen anti-semitisme?
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
