Pemkab Maluku Tengah Dorong Perpanjangan Runway Bandara Banda Neira, Akademisi Soroti Dampak Lingkungan
potretmaluku.id – Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Tengah, Santri Witak, mengatakan pengembangan Bandara Banda Neira merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan kawasan kepulauan. Program tersebut telah masuk dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Tengah 2025–2029.
Menurut Santri, Banda Neira ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pengembangan yang diarahkan pada sektor pariwisata, sejarah, dan ekonomi maritim. Peningkatan kapasitas bandara dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
“Peningkatan kapasitas Bandara Banda Neira menjadi salah satu prioritas untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan tersebut,” kata Santri, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, keterbatasan konektivitas dan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Selain itu, pemerintah daerah menghadapi persoalan produktivitas ekonomi, kualitas pelayanan sosial, tata kelola pemerintahan, serta tekanan lingkungan dan risiko bencana.
Santri mengatakan perpanjangan runway berpotensi memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan daerah, seperti pala dan hasil perikanan. Peningkatan aksesibilitas juga diharapkan menarik investasi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, konektivitas udara yang lebih baik dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan rujukan, termasuk distribusi obat-obatan dan tenaga medis. Infrastruktur tersebut juga diharapkan mendukung penanganan kondisi darurat kesehatan dan bencana.
Pemerintah daerah juga memproyeksikan peningkatan kapasitas bandara dapat mendorong pariwisata Banda Neira. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan potensi wisata bahari itu diarahkan menjadi destinasi pariwisata berkualitas.
Santri menambahkan, peningkatan kunjungan wisatawan berpotensi membuka lapangan kerja dan memperluas pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peluang tersebut mencakup sektor kuliner, perdagangan, kerajinan, ekonomi kreatif, serta pengolahan pala dan hasil perikanan.
“Pengembangan Bandara Banda juga akan memperkuat posisi Banda Neira sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan kepulauan,” ujarnya.
Namun, rencana pengembangan bandara tersebut mendapat catatan dari Siti Nur Amalia Sari, mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia meminta pemerintah memastikan proyek itu didasarkan pada kajian ilmiah yang terbuka, komprehensif, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Amalia mempertanyakan keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan serta langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah.
Ia juga menilai kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Sebagai wilayah kepulauan kecil, Banda memiliki keterbatasan sumber daya yang perlu diperhitungkan sebelum aktivitas pembangunan dan kunjungan wisata meningkat.
“Harus ada perhitungan yang jelas mengenai berapa kapasitas Banda Neira dalam menampung penduduk maupun wisatawan pada satu waktu,” kata Amalia, yang akrab disapa Lia, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan air bersih, kondisi tanah, sistem pengelolaan sampah, pasokan energi, dan infrastruktur dasar mampu menopang peningkatan aktivitas dalam jangka panjang.
Selain aspek lingkungan, Lia mempertanyakan dasar kebutuhan perpanjangan landasan pacu tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu mempublikasikan analisis kebutuhan transportasi, studi kelayakan ekonomi, serta proyeksi pertumbuhan penumpang dan barang.
Hasil kajian itu diperlukan untuk menjelaskan urgensi proyek, manfaat yang diproyeksikan, dan efektivitas pembangunan bandara dibandingkan pengembangan moda transportasi yang telah tersedia.
Lia juga mengingatkan pentingnya kesesuaian proyek dengan dokumen tata ruang dan kebijakan konservasi. Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), master plan, serta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Banda dinilai perlu dilakukan agar pembangunan tidak mengganggu kawasan bernilai ekologis, sejarah, dan budaya.
Ia menekankan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil tidak cukup hanya mempertimbangkan nilai investasi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko bencana, keseimbangan ekologi, dan kualitas hidup masyarakat.
Lia turut menyoroti distribusi manfaat ekonomi proyek tersebut. Ia mengingatkan agar peningkatan konektivitas tidak hanya membuka peluang investasi bagi pelaku usaha dari luar daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Banda.
Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang menjamin keterlibatan masyarakat lokal, termasuk dalam kesempatan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait melibatkan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha lokal, serta organisasi masyarakat sipil sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan meninjau Bandara Banda Neira pada Sabtu, 11 Juli 2026. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka rencana perpanjangan landasan pacu bandara.
Lia berharap rencana pembangunan tersebut didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan masyarakat secara terbuka. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur baru, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan warga setempat.*(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
