270 Siswa Sekolah Rakyat di Maluku Tengah Lolos Verifikasi
potretmaluku.id – Sebanyak 270 anak dari keluarga kurang mampu ditetapkan sebagai peserta Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun ajaran 2026/2027. Mereka terdiri atas masing-masing 90 siswa jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailissa, mengatakan penetapan peserta dilakukan melalui proses penjangkauan dan verifikasi langsung di lapangan. Perekrutan tidak menggunakan mekanisme pendaftaran konvensional, melainkan berdasarkan data calon siswa yang disiapkan Kementerian Sosial melalui aplikasi Setara.
Menurut Ruslan, sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami fokus pada anak-anak yang berada di desil 1 dan desil 2 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” kata Ruslan di Masohi, Selasa, 14 Juli 2026.
Berdasarkan data by name by address (BNBA) dari Kementerian Sosial, terdapat 376 calon siswa yang masuk dalam daftar penjangkauan. Tim gabungan kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan calon peserta.
Tim tersebut terdiri atas unsur Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ruslan menjelaskan, hasil verifikasi selanjutnya dibahas melalui rapat pleno bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Dari proses tersebut, ditetapkan 270 siswa yang memenuhi kuota penerimaan, dengan pembagian masing-masing 90 siswa untuk setiap jenjang pendidikan.
Penetapan peserta telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah. Jika ada siswa yang mengundurkan diri atau berhalangan mengikuti program, pemerintah daerah akan menggunakan calon pengganti dari daftar cadangan hasil verifikasi.
Pengisian kuota kosong tersebut akan mempertimbangkan peringkat atau grade penilaian calon siswa. Penyesuaian data dapat dilakukan melalui surat keputusan perubahan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial sesuai arahan pemerintah pusat, kata Ruslan.*(TIA)
Penulis :
Editor :
