Gunung Botak Tak Boleh Dikuasai Pemodal Besar, Hendrik Desak Pengusaha Lokal Dilibatkan
potretmaluku.id – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mendesak pemerintah pusat memberi ruang lebih besar kepada pengusaha lokal dan masyarakat Maluku dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Kamis (12/11/2026) kemarin. Rapat lintas sektoral itu juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Hendrik mengingatkan, kekayaan sumber daya alam di daerah tidak boleh hanya dinikmati pihak luar, sementara masyarakat setempat sekadar menjadi penonton.
Menurutnya, penataan tambang tidak cukup hanya berorientasi pada penertiban kawasan dan pengamanan aktivitas pertambangan. Pemerintah juga harus memastikan pengelolaannya berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Maluku.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Hendrik.
Untuk memastikan keterlibatan tersebut, ia meminta pemerintah pusat menyiapkan kebijakan afirmatif bagi daerah. Salah satunya, jika kemampuan permodalan BUMD belum memadai, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membuka kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Selain kemitraan usaha, Hendrik juga mendorong optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia turut menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan. “Skema pembagian hasil harus adil dan transparan agar daerah penghasil memperoleh manfaat nyata dari eksploitasi sumber daya alamnya,” ujarnya.
Di sisi lain, penataan Gunung Botak kini memasuki tahapan pengamanan kawasan. Dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali beroperasi.
Kedua institusi tersebut juga mendukung penataan kawasan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal.
Pembersihan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian kawasan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi ini digelar untuk menyinkronkan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan. Pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Seluruh hasil pembahasan akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan terkait pengelolaan Gunung Botak.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan tambang tersebut tidak berhenti pada penertiban aktivitas ilegal, tetapi dilanjutkan dengan tata kelola pertambangan yang memberikan kepastian usaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (RED)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
