Pemkot Ambon Tempuh Jalur Hukum Kasus Dugaan Penertiban SK Bodong
potretmaluku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga berkaitan dengan administrasi kepegawaian. Laporan pengaduan telah disampaikan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 10 November 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin (9/11/2026), sekaligus upaya meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan penyimpangan dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen yang mengatasnamakan pemerintah daerah.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, mengatakan pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas.
Dalam pengaduan tersebut, Pemkot Ambon meminta pemeriksaan terhadap dugaan penerbitan SK tidak sah, termasuk keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta menelusuri dugaan kerugian keuangan negara/daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
“Status pihak yang diadukan, yang berdasarkan informasi dalam pengaduan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon,” kata Toisuta.
Meski surat pengaduan telah disampaikan, proses hukum masih menunggu tindak lanjut kepolisian. Bagian Hukum Setda Kota Ambon saat ini menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diproses sesuai prosedur, termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.
Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini baru sebatas penyampaian surat pengaduan. Sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses di kepolisian.
Pemkot Ambon menyatakan menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani pengaduan tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” ujarnya.
Toisuta menambahkan, keabsahan dokumen pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pemkot Ambon berjanji menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. (RED)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
