Nono Sampono Sharing Session Bersama DPRD SBT
potretmaluku.id – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono bersama DPRD Seram Bagian Timur (SBT), gelar sharing session. Kegiatan ini dilakukan saat Sang Senator mengawali kunjunganya pada tahun 2023, di kabupaten setempat, Kamis (2/2/2023).
Sejumlah Anggota DPRD SBT mengapresiasi langkah yang dilakukan Nono tersebut. Salah satunya yakni Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau.
Noaf berharap, anggota DPRD dapat memberikan masukan terkait berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, di beberapa kecamatan yang hingga kini belum tuntas dikerjakan.
Infrastruktur pembangun tersebut seperti, jalan penghubung Kecamatan Bula-Warinama, Bula-Kilmury, Jalan lingkar Pulau Gorom dan peningkatan Bandara Kuffar.
Dia juga menyoroti pembangunan Ibukota Kabupaten Defenitif dan Penambahan dua Daerah Otonom baru di SBT.
Menanggapi para wakil rakyat di daerah tersebut, Nono menyebut DPD bukan unsur dari partai politik namun bagian dari daerah atau wilayah. Tugas-tugas DPD sendiri tentu bersandar pada UUD 45 pasal 22 ayat B dan A, kemudian juga berkaitan dengan Undang-undang MD3.
“Saya dan teman-teman DPD serta rekan rekan DPR Provinsi sudah diskusi berkaitan dengan rancangan Undang-udang Daerah Kepulauan, Daerah Otonom Baru, Ambon New Port. Kemudian Blok Masela. Nah, di luar itu menjadi kebutuhan masing-masing Fraksi dari daerah,” katanya dalam kesempatan tersebut.
Di samping itu, terkait kepentingan yang harus diprioritaskan dan cepat tercapai sesuai keinginan. Nono juga menjelaskan kondisi dan perbedaan masa lalu dan saat ini.
Dimana, saat ini semua usulan daerah berbasis digital, menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran atau Krisna, yang sudah disiapkan pemerintah dan terintegrasi ke semua K/L dan Pemerintah Daerah.
Aplikasi Krisna dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
“Dulu kita buat dan diperjuangkan di komisi tertentu, seperti ke DPR RI dan jajaran kementerian. Semua itu dilakukan dengan muda. Nah, sekarang ini menggunakan aplikasi Krisna, itu artinya, kita menyesuaikan dengan Bappenas,” jelasnya.
Dia mengaku dalam kunjungan yang dilakukan, dirinya tidak akan berbicara lebih banyak, namun sebaliknya lebih mendengar semua masukan yang disampaikan anggota DPRD sebagai bahan evaluasi serapan aspirasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Boleh jadi kita mengajukan misalnya dari tingkat kabupaten musrembang daerah kebutuhanya ini dan itu, namun begitu disesuaikan dengan kondisi di pusat tentu ada koreksi. Inilah yang terjadi sudah agak ketat dibandingkan dengan dulu,” jelasnya.
Terkait usulan Anggota DPRD SBT, Nono mengaku ada kebijakan anggaran diberbagai sektor, akibat bencana non alam yang melanda dunia dua tahun terakhir, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terkendala. Untuk itu saat ini DPD, DPRD dan DPR Provinsi lebih fokus memperjuangkan Undang-undang Kepulauan, dan setiap daerah punyak hak untuk mengajukan sebagai amunisi untuk memperjuangkan secara bertahap.
Dirinya juga menanggapi soal usulan Daerah Otonom Baru, menurutnya pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium secara nasional dan Pemerintah Pusat belum menyetujui satupun di luar dari Papua
“Olehnya itu kedatangan saya ini mengajak lembaga eksekutif dan legislatif untuk berkalaborasi dengan baik sehingga memperjuangkan kepentingan bersama dan kita harus berkalaborasi, Kerena memperjuangkan kepentingan tidak bisa bicara sektoral, karena akan bertabrakan dengan kepentingan kabupaten yang lain,” tutupnya. (Pot-M)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
