Nasib Guru Honorer di Ambon Menggantung, Besok DPRD Sambangi Kemendikbud
potretmaluku.id – Sejumlah tenaga honorer di Kota Ambon mengeluhkan sistem pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus formasi yang tersedia untuk Kota Ambon.
Pasalnya, terdapat enam bidang pendidikan yang sudah terkunci dan tidak bisa diakses oleh pendaftar, yakni untuk guru Agama Kristen, guru Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan juga PKN.
Sementara untuk formasi yang dibutuhkan belum terisi seluruhnya berdasarkan jumlah kuota yang ditetapkan untuk Kota Ambon.
Ketua komisi II, DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengaku telah menindaklanjuti pihaknya telah menindaklanjuti keluhan para tenaga honorer dengan melakukan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Kata dia, kuota penerimaan PPPK Kota Ambon sebanyak 497. Namun hingga pagi tadi, kuota tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Ada sekitar 36 persen lagi yang masih belum terisi.
“Jadi masih ada tersisa 300 lebih itu yang belum memanfaatkan formasi pendaftarannya,” kata Laturiuw kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, data yang diberikan Dinas Pendidikan berdasarkan besaran kuota, sebetulnya formasi untuk enam bidang yang disebutkan itu masih terbuka.
Sebab, jumlah pendaftar sampai dengan yang sudah submit itu masih terbuka. Sesuai kuota yang tersedia untuk Kota Ambon pada enam bidang tersebut masih tersisa sekitar 96.
“Yang jadi soal itu, belum ada alasan yang disampaikan secara rasional tentang sebab apa sampai enam formasi itu sudah terkunci?,” ujarnya.
Setelah dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan, katanya data dapodik itu sudah penuh. Tapi setelah data yang dibuka itu diprint out oleh BKD Ambon untuk komisi dan tenaga honorer, jelas dokumen itu menyajikan data yang masih terbuka formasinya.
Jika kuotanya sudah terisi penuh, tidak mungkin lagi persoalkan. Sebab, sudah sesuai dengan kuota alokasi yang diberikan. Tapi ternyata dari total jumlah formasi untuk enam bidang pendidikan itu, sebanyak 96 yang masih terbuka.
“Jadi seperti ada indikasi kesengajaan. Sementara batas pendaftaran itu sampai Senin besok. Jadi besok komisi akan bertemu dengan Kemendikbud untuk pertanyakan itu,” jelas Laturiuw. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
