Manusela: Gunung, Gairah, dan Gugurnya Rasa Empati
Di Indonesia, kehilangan pendaki bukan hal baru. Tapi ketika pencarian atas nama Firdaus Ahmad Fauzi, pendaki asal Bogor yang hilang di Gunung Binaiya, memasuki babak kedua, publik disuguhkan bukan hanya kisah pencarian, tetapi potret buram antara empati dan birokrasi. Ini bukan sekadar soal nyawa yang menghilang di antara kabut hutan pegunungan, ini tentang siapa sebenarnya yang layak disebut “penjaga” alam: lembaga formal, atau masyarakat adat?
Mari kita mulai dengan perbandingan yang menggugah: Balai Taman Nasional Manusela (BTN Manusela) vs. masyarakat adat Tehoru. Yang satu punya segel resmi dari negara dan logo di kop surat. Yang satunya lagi hanya berbekal doa, parang pusaka, dan cinta yang tak terkomersialisasi pada tanah mereka. Tapi lihat siapa yang lebih cepat bergerak ketika nyawa orang dipertaruhkan?
Setelah operasi pencarian tahap pertama gagal menemukan jejak Firdaus, muncul harapan baru: Operasi SAR Tahap II. Tapi tahukah Anda siapa yang tidak terlibat dalam operasi ini? Benar sekali, BTN Manusela. Entah karena tidak sempat, tidak mampu, atau sekadar tidak tertarik, lembaga ini absen dari panggung utama, menyisakan tanda tanya besar: di mana rasa empati?
Kritik keras pun sempat datang dari anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty. Ia tidak tinggal diam. Saat bertemu dengan pihak keluarga dan relawan pencari Firdaus di Masohi, Minggu (12/5/2025), ia menegaskan bahwa BTN Manusela harus bertanggung jawab penuh atas hilangnya pendaki di kawasan konservasi tersebut.
“Harus ada upaya maksimal. Balai Taman Nasional Manusela bertanggung jawab penuh sampai korban ditemukan, baik dalam keadaan hidup atau meninggal dunia,” tegas Uluputty, yang juga anggota Komisi IV DPR RI.
Menurutnya, siapapun yang masuk ke kawasan TN Manusela, termasuk Gunung Binaiya, telah melalui prosedur resmi dan terdaftar sebagaimana aturan yang berlaku. Artinya, negara harus hadir melindungi mereka.
“Termasuk terhadap Firdaus Ahmad Fauzi yang hilang sejak 26 April lalu. Hingga kini belum ditemukan, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tambahnya.
Uluputty bahkan mengaku telah menghubungi langsung Kepala BTN Manusela agar pencarian tahap lanjutan segera dilakukan, dengan membuka opsi kolaborasi lintas pihak baik dari pihak Latupatih maupun komunitas pencinta alam. “Dan saya sudah telepon Kepala Balai untuk opsi itu,” tutupnya tegas.
Namun, alih-alih gerak cepat dari BTN, yang terjadi justru inisiatif lahir dari akar rumput. Warga dan relawan yang sudah sejak awal mendaki kembali ke jalur pencarian, dengan semangat dan keyakinan: bahwa nyawa manusia tak boleh ditunda dengan alasan prosedural. Masih seperti awal, mereka hanya minta izin buka jalur saja. Tak menunggu perintah, tak perlu upacara simbolik. Mereka langsung naik.
Operasi ini didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Wakil Bupati, Mario Lawalata, tak cuma datang memberi sambutan basa-basi, tapi langsung menyerahkan logistik makanan dan obat-obatan, serta, yang terpenting, ikut dalam prosesi adat di Negeri Piliana. Bukti bahwa ketika birokrasi punya hati, ia bisa berjalan berdampingan dengan kearifan lokal.
Pencarian tahap kedua ini ditargetkan berlangsung selama tujuh hari, dimulai sejak Senin, 12 Mei 2025. Tapi jangan dibayangkan pencarian ini seperti misi militer dengan drone dan anjing pelacak. Tidak. Ini operasi dengan kombinasi kompas usang, doa-doa dalam bahasa leluhur, dan semangat solidaritas yang nyaris langka di negeri ini.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
