potretmaluku.id – Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, H. Ibrahim Wokas mengatakan siap mendorong Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Silaturahmi dan Deklarasi Dinasti Nusantara Maluku Untuk Ganjar Presiden 2024 di Hotel Elizabeth, Jalan Imam Bonjol, Ahusen, Srimau, Ambon, Maluku, Selasa (19/9).
“Kami membawahi 545 kerajaan di Maluku dan dipercayai untuk mengkoordinir Dinasti Nusantara. Dengan demikian kami akan berusaha agar Pak Ganjar Pranowo ini menang di Maluku,” kata Ibrahim Wokas.
Dengan provinsi yang memiliki banyak pulau, Wokas mengaku banyak menemui kendala dalam mengumpulkan para raja-raja dikarenakan akses yang masih sulit terjangkau. Namun, dengan kolaborasi bersama Dinasti Nusantara, Wokas yakin mampu mengumpulkan hingga meraih dukungan dari masyarakat dan raja-raja di Provinsi Ambon.
“Maluku terdiri dari sebelas kabupaten dan kota yang tersebar di berbagai pulau, sehingga kendala untuk mengumpulkan mereka itu agak sulit, namun dengan komitmen bersama Dinasti Nusantara kami tetap yakin bahwa pergerakan kami bisa memenangkan Pak Ganjar,” kata Wokas.
Dalam deklarasi tersebut, menurut Wokas baru ada empat kabupaten/kota yang mewakili Maluku dalam penandatanganan kerja sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
Selanjutnya, dalam berjalannya waktu Wokas bersama Dinasti Ganjar akan mengupayakan deklarasi di semua kerajaan yang tersebar di provinsi Maluku.
“Saat ini baru perwakilan dari empat kabupaten/kota, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Kota Ambon dan Seram Bagian Barat,” jawab Wokas.
Dalam deklarasi tersebut, turut serta hadir Penasehat Dinasti Nusantara, Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II dan Koordinator Dinasti Nusantara, KPH. Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukkajannangang Satrio Sasmito berdialog dengan para raja yang hadir.
Dalam diskusinya, Wokas mewakili para raja memberikan aspirasi terkait kejelasan regulasi bagi para kerajaan untuk melindungi masyarakat adat yang ada di Maluku. Sebab, selama ini kerap terjadi perselisihan yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah.
“Yang kami harapkan dari dialog kali ini adalah bagaimana kita butuh regulasi yang jelas, kebijakan dan nasib dari para raja-raja. Jangan sampai raja-raja ini hanya dibutuhkan saat perjuangan setelah itu selesai, baik regulasi secara Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden,” pungkas dia.(*/TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi