potretmaluku.id – DPD KNPI Provinsi Maluku menggelar diskusi akademik bersama dosen dan mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) itu dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Nur Aida Kubangaun, S.Pd..M.Pd.
Forum bertajuk “Quo Vadis Kota Ambon : Arah dan Tujuan Pembangunan Berbasis Karakteristik Wilayah dan Keunggulan Spasial” yang dipandu oleh Benico Ritiauw itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prof. Dr. Jusuf Madubun,M.,Si dan pimpinan DPRD Ambon yang diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Zeth Pormes.
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi tersebut.
“Bagi saya ini adalah forum yang luar biasa, karena pemerintah kota (pemkot) bisa masuk dalam sivitas akademik untuk berdiskusi dalam rangka menyampaikan ide dan gagasan,”kata Bodewin.
Menurutnya, penting bagi Pemkot Ambon agar dunia pendidikan tahu apa yang tengah dilaksanakan oleh pemkot. Ini juga adalah peluang bagus bagi pemkot, karena semakin banyak dihadirkan dalam diskusi publik, maka semakin tersosialisasi program pemkot yang akan dilaksanakan.
“Kalau ada kekurangan, para akademisi dan mahasiswa bisa membantu memperkaya konsep pembangunan pemerintah kota,”jelasnya.
Terhadap saran pendapat dan kritikan yang disampaikan dalam forum terkait arah kebijakan dan pembangunan pemkot, Bodewin mengakui semuanya sudah jelas dalam RPJMD 2025-2029, baik baik soal penanganan sampah, masalah kemacetan, ekonomi kreatif dan lainnya semua ada.
Secara teknis, lanjut dia, apa yang disampaikan mahasiswa dan sivitas akademik akan menjadi bahan tambahan untuk memperkuat kebijakan pemkot.
“Prinsipnya semua sudah ada. Tetapi paling tidak masukan tadi itu bagian dari bentuk dukungan untuk kami lebih berani mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,”jelas Bodewin.
Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Maluku, Dessy Kosita Halauw mengatakan, di tahun 2025 gerakan perubahan ekonom dimulai dari pusat yang bertajuk efisiensi.
“Ini berdampak pada seluruh daerah, termasuk Kota Ambon. Kebijakan efisiensi itu menjadi salah satu kendala dalam mengelola kepentingan pemerintah dan birokrasi demi pemenuhan kesejahteraan rakyat,”ujar Dessy.
Menurutnya, kompleksitas masalah di Ambon bukan harus dipikul oleh pihak eksekutif dan legislatif saja, melainkan tugas semua pihak untuk turut bahu membahu menyelesaikannya.
“Kadi diskusi ini bertujuan untuk menambah hasanah berfikir bagi Pemkot Ambon dan memperkuat animo publik untuk berpartisipasi aktif mendukung kinerja Walikota dan Wakil Walikota Ambon,”jelasnya.
Dia berharap, diskusi yang dilakukan menjadi stimulus agar kedepan lebih banyak forum interaktif diperluas dan kiranya menurunkan tensi aktivitas interupsi pada panggung-panggung jalanan.
“Karena kalau ada ruang untuk bermusyawarah dan bermufakat, pastilah kepentingan akan terakomodir secara baik,”ujar Dessy. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
