Kemenlu Australia Luncurkan Program SKALA di Maluku
potretmaluku.id – Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan meluncurkan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang akan berlangsung selama delapan tahun di provinsi Maluku.
Program SKALA yang dibiayai oleh Pemerintah Australia dan Indonesia dan berlangsung selama delapan tahun di provinsi Maluku itu, diluncurkan oleh Asisten Adminstrasi Umum Setda Maluku, Pieterson Rangkoratat mewakili Gubernur Maluku bersama Counsellor for Human Development Departement of Foreign Affairs and Trade, Hannah Derwent di Ambon, Kamis (21/9/2023).
Menurut Pieterson, Pemerintah Provinsi Maluku masih menghadapi sejumlah masalah dan tantangan guna pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Diantaranya kondisi geografis dan karakteristik kepulauan serta penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
“Pemprov Maluku terus berupaya untuk melakukan sejumlah kebijakan strategis demi pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan serta memperluas kerjasama dan kemitraan guna menunjang dan mempermudah aksesibilitas seta konektivitas,” katanya.
Karena itu, menurutnya, kehadiran program SKALA sangat sejalan dengan arah pembangunan Maluku, terutama penguatan elemen strategis seperti pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif yang berbasis, data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.
Sedangkan Hannah Derwent menyatakan, program SKALA diluncurkan di delapan provinsi di Indonesia, termasuk Maluku. SKALA merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang teruwujud melalui dukungan dan kolaborasi Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas dan akan berjalan hingga delapan tahun ke depan.
Program tersebut akan difokuskan untuk mendukung direktorat terkait dalam mengatasi kesenjangan regional dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiskal dan tata Kelola.
“Saya sangat senang mengetahui Maluku menjadi salah satu dari 8 provinsi yang terpilih untuk peluncuran program ini. Ini menjadi pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Diharapkan kemitraan tersebut akan berdampam memperkuat tata Kelola pemerintahan di Maluku, melalui penguatan aspek perencaan, pembangunan, penganggaran dan belanja yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan perempuan.
“Meskipun kami belum secara resmi bekerja di Maluku, tetapi telah diadakan workshop yang menyoroti pentingnya membangun akses terhadap data berkualitas, untuk menghasilkan analisis yang kuat bagi pengambilan kebijakan, serta untuk merencanakan, memantau serta mengevaluasi pemberian layanan dasar secara efektif kepada masyarakat di Maluku,” katanya.
Hannah menambahkan, untuk meningkatkan investasi di maluku diperlukan SDM yang kuat, dan hal ini dapat dicapai jika layanan dasar tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kami dapat memulai dukungan program SKALA di Maluku,” katanya.
Peluncuran program itu juga dihadiri Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, Kabag Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Kasubag Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga DJPK-Kemenkeu, Kepala BAPPEDA Maluku serta pimpinan OPD Pemprov Maluku. (*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
