Kelompok Keberagaman Gender Dorong Keterlibatan dalam Komisi HAM Kota Ambon
Peraturan tersebut menjadi perhatian karena dalam kebijakan pertahanan negara tercantum penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter.
Persoalan ini memunculkan pembahasan mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan negara dengan prinsip konstitusi dan perlindungan HAM.
Menurut Tiven, advokasi perlu dilakukan secara cermat dan berbasis hukum agar tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku.
Ia menilai pengembangan Perwali menjadi salah satu agenda penting. Selain mengatur pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM, aturan pelaksana itu diharapkan dapat memperjelas mekanisme pengaduan, bantuan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban diskriminasi.
Tiven mendorong komunitas mengawal proses penyusunannya melalui konsultasi publik, audiensi dengan pemerintah, serta penyampaian rekomendasi kebijakan yang memuat persoalan dan solusi konkret.
Pela Gandong sebagai Energi Perjuangan
Sementara itu, perwakilan komunitas sekaligus juru kampanye, Vhiandra Palijama, mengatakan perjuangan pemenuhan HAM bagi kelompok marginal dan rentan harus terus dilakukan melalui solidaritas dan ruang partisipasi.
Ia mengajak komunitas menjadikan nilai Pela Gandong sebagai kekuatan untuk membangun persaudaraan dan memperjuangkan hak-hak warga.
Menurut Vhiandra, semangat persaudaraan yang hidup dalam masyarakat Maluku dapat menjadi landasan untuk membuka ruang dialog dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan HAM.
Ia berharap komunitas tetap menjaga komitmen perjuangan dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan adil.
Diskusi tersebut pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: sejauh mana komitmen Kota Ambon sebagai kota ramah HAM dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
Pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM dan pelibatan perwakilan komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk menjawab persoalan itu. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi dan menindaklanjuti rekomendasi masyarakat.
Sebab, kota yang ramah HAM tidak cukup hanya memiliki regulasi. Pemerintah perlu memastikan setiap warga, tanpa memandang latar belakang dan identitasnya, memperoleh perlindungan, pelayanan publik yang layak, serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan kota.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
