Kelompok Keberagaman Gender Dorong Keterlibatan dalam Komisi HAM Kota Ambon
Menurut Julista, keterlibatan kelompok minoritas dan rentan dalam pembahasan kebijakan publik merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
“Keberagaman adalah realitas sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah kewajiban negara,” ujarnya.
Julista menilai, pembicaraan mengenai Ambon sebagai kota ramah HAM tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan hak kelompok mayoritas. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok minoritas memperoleh kesempatan yang setara untuk didengar, dilibatkan, dan dihormati.
Ia mengajak komunitas untuk tidak takut berpartisipasi serta memperkuat solidaritas dan kolaborasi. Dengan demikian, aspirasi mereka dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Kota Ambon.
Mengawal Hak Lewat Jalur Hukum
Dari perspektif hukum, advokat LBH Saguara, Josias Tiven, mengatakan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan pemenuhan hak kelompok keberagaman gender dan seksual.
Namun, ia mengingatkan bahwa perda tersebut tidak secara eksplisit menyebut kelompok SOGIESC. Karena itu, substansinya tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan.
Meski demikian, prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, kesetaraan, serta nondiskriminasi yang terkandung dalam perda tersebut memberikan landasan bagi advokasi hak kelompok marginal dan rentan. Ia merujuk khususnya pada Pasal 7 yang mengatur keberpihakan terhadap kelompok tersebut.
Tiven juga mengaitkan landasan itu dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Ia menjelaskan, dalam perkara “Toonen melawan Australia” pada 1994, Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menafsirkan larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam ICCPR mencakup orientasi seksual.
Di sisi lain, Tiven mengingatkan bahwa advokasi pemenuhan HAM di Indonesia tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional serta konteks nilai agama dan budaya sebagaimana diatur dalam pembatasan hak dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam diskusi tersebut, ia juga memaparkan surat LBH Saguara kepada Mahkamah Konstitusi terkait Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
