Ini Strategi Maluku Tenggara Memutus Rantai Tengkulak lewat Inklusi Keuangan
potretmaluku.id – Ketergantungan nelayan dan petani pada pembiayaan informal atau tengkulak, masih menjadi beban struktural di Maluku Tenggara.
Menanggapi hal ini, pemerintah kabupaten setempat mempercepat penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, guna membuka sekat hambatan antara pelaku usaha kecil dan lembaga jasa keuangan formal.
Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan bahwa kecepatan akses keuangan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada 2026.
Dalam Rapat Pleno TPAKD yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026, Charlos yang mewakili Bupati Maluku Tenggara menyatakan bahwa forum tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial.
Ia menyoroti karakter geografis Maluku Tenggara yang menantang, di mana distribusi layanan perbankan yang belum merata dan tingginya biaya operasional antarwilayah menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha.
“Rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan banyak pelaku UMKM, nelayan, dan petani belum dapat mengakses pembiayaan secara formal. Kondisi ini berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal yang berisiko, seperti tengkulak,” ujar Charlos di Langgur, Kamis lalu.
Ketergantungan pada pembiayaan informal ini, menurut Charlos, berujung pada terbatasnya kemampuan ekspansi usaha dan rendahnya produktivitas warga.
Oleh sebab itu, arah kebijakan tahun 2026 akan difokuskan pada integrasi program antarperangkat daerah, pendampingan usaha agar layak mendapat pembiayaan (bankable), serta sistem monitoring berbasis data.
Charlos merinci empat fokus utama TPAKD tahun ini: penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif, perluasan akses pembiayaan bagi sektor perikanan dan pertanian, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen.
Sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan dianggap sebagai kunci transformasi struktural ekonomi daerah.
“Kita membutuhkan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. TPAKD harus menjadi wadah koordinasi yang efektif, bukan hanya perencanaan administratif, tetapi menghasilkan program implementatif yang memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga keuangan yang telah berkomitmen mendukung pembiayaan di daerah.
Charlos berharap kolaborasi ini mampu menekan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah di kabupaten tersebut.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
