MalukuPolitik

Ini Hasil Kunjungan Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku

potretmaluku.id – Dari kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Pasar Mardika terungkap adanya punggutan yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur kepada pemegang SHGB mencapai Rp1,2 miliar dengan jangka waktu Rp15 tahun.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus Pasar Mardika di DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, usai pihaknya kembali melakukan kunjungan ke Ruko Pasar Mardika, Kota Ambon, Selasa (5/9/2023).

Ia menyebutkan, kunjungan pihaknya ke Pasar Mardika, terutama untuk berdialog langsung dengan pemegang SHGB yang menempati 140 ruko yang ada.

“Jadi satu ruko Rp1,2 miliar, tetapi memang pembayarannya variatif, ada yang cicilan, ada baru bayar Rp400 juta, Rp700 juta, ada yang mungkin baru Rp100 juta,. Tetapi ada juga melalui BCA itu untuk 15 tahun mereka membayar Rp2 miliar,” bebernya.

Pihaknya kata Richard, belum menghitung total secara keseluruhan. “Kami akan ke lapangan lagi. Setelah balik baru akan dihitung per ruko, mereka tarik berapa banyak,” jelasnya.

“Jika Rp1,2 miliar dalam jangka waktu 15 tahun, berarti 1 bulan itu Rp100 juta. Artinya 1 tahun Rp1,2 miliar, dikali 140 ruko, berarti total 168 miliar,” ujarnya.

Menurut Richard, setelah berakhirnya kerjasama yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur dengan Pemda Maluku selama 30 tahun, sejak 1987 sampai 2017, ada pihak yang melakukan perpanjangan SHGB sebelum perjanjian kerjasama dilakukan dengan PT Bumi Perkasa Timur tertanggal 13 Juli 2022.

“Jadi mereka sudah kontrak selama 10 tahun 2017-2027, tetapi pembayaran mereka juga variatif. Pembayaran dilakukan berdasarkan pergub tahun 2021 yang variatif sewanya Rp8-22 juta/ruko. Ada juga yang bekerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur menerobos, kemudian membuat kerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur yang variatif pembayarannya 1 tahun Rp75 juta,” paparnya.

Dia menuturkan, kerjasama yang dilakukan tidak melalui persetujuan DPRD maluku secara kelembagaan, sebagaimana rujukan pada Peraturan Pemerintah 28 tahun 2018, turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 tahun 2020, tentang kerjasama daerah dengan daerah, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam pasal 6 Perarturan pemerintah daerah 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, menerangkan persetujuan DPRD dapat dilakukan apabila membebani masyarakat, daerah, dan belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.

“Ini namanya membebani masyarakat ketika perjanian kerjasama tanpa persetujuan DPRD Maluku lalu membebani masyarakat, atau pemilik ruko yang mereka tarik perbulan Rp100 juta,” tandasnya.

Harusnya, kata Richard, ini dilakukan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Maluku. Yang ada ini, lanjut dia, menurut ahli harus dibatalkan, atau batal demi hukum.

“Dari hasil kajian dan pendapat ahli mengatakan ini tidak sah, atau ada perbuatan melawan hukum. Maka DPRD Maluku mendorong ke kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.(*/ASH)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Kue/Cookies Enak Berkualitas dari Inggrid Bakery & Pastry

Berita Serupa

Back to top button