potretmaluku.id – Anggota DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela mengatakan, netralitas dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kata dia, Penjabat (Pj) kepala daerah juga dituntut untuk bersikap netral dalam menghadapi perhelatan politik 2024 di daerah dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.
“Pak Boy (sapaan Dominggus) ditugaskan negara sebagai Pj. Walikota Ambon, bukan oleh Gubernur, Mendagri atau kepada perorangan secara subjektif. Jadi kami harap pak Boy netral dan tidak bertuan kepada siapapun di Pilkada nanti,” kata Morits, Senin (27/5/2024).
Menurutnya, dasar hukum netralitas ASN telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dimana pasal tersebut menyebutkan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga Partai Politik (Parpol).
Hal itu juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5, yang mengisyaratkan bahwa tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dengan cara ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
“Jadi Pak Boy Kaya harus menempatkan posisi sebagai seorang pemimpin yang netral,” cetusnya.
Dia juga berharap, Pj. Walikota Ambon tegas terhadap ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang kedapatan bermain politik praktis. Itu penting, supaya iklim birokrasi di Pemkot Ambon tetap terjaga dan tidak terkotak-kotak hanya karena kepentingan politik.
“Tugas terpenting Pak Boy adalah mensukseskan Pilkada Ambon. Dan sebagai seorang leader, harus menjaga netralitas ASN di hajat lima tahunan ini,” katanya.
Politisi Partai NasDem itu menyebutkan, jika dilihat dari flashback Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu, cukup masif adanya keterlibatan ASN.
Untuk itu, Pj Walikota harus bisa mengambil langkah strategis untuk menetralisir keterlibatan ASN. Itu harus menjadi fokus serius agar pelaksanaan Pilkada di November mendatang berjalan aman dan damai.
“Apalagi ada sejumlah tokoh birokrat yang terlibat sebagai peserta pilkada. Soal pilihan semua punya, tapi diharapkan menjaga netralitas. Kami di DPRD juga akan melakukan fungsi kontrol terhadap itu,” tandas Morits. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
