Gubernur Maluku Soroti Ketimpangan Layanan Kesehatan di Daerah Kepulauan
potretmaluku.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyoroti tantangan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan yang masih jauh dari kata ideal.
Hal ini disampaikan Gubernur saat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) peningkatan kelas RSUD Namlea, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Lewerissa mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Maluku.
Ia menilai kehadiran Menteri Kesehatan pada kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke wilayah terluar.
“Maluku terdiri dari 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.479 kilometer persegi, yang 92,4 persen di antaranya merupakan lautan. Tantangan geografis dan demografis membuat konektivitas layanan kesehatan menjadi isu klasik yang belum terpecahkan,” kata Lewerissa.
Menurut dia, saat ini Maluku memiliki 240 puskesmas dan 29 rumah sakit yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Sebanyak 10 rumah sakit berada di Pulau Ambon, dengan dua di antaranya berstatus kelas B. Sisanya adalah rumah sakit kelas C dan D.
Tenaga dokter spesialis pun belum merata. Dari total 206 dokter spesialis di Maluku, 109 berada di Kota Ambon, sementara 97 lainnya tersebar di luar Pulau Ambon.
“Kami sangat membutuhkan pemerataan distribusi dokter spesialis di 10 kabupaten dan kota lainnya,” ujar Lewerissa.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesejahteraan dokter untuk mendorong minat bertugas di wilayah-wilayah terpencil.
Salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah, kata dia, adalah lewat program Quick Win peningkatan kelas rumah sakit.
Pada tahun ini, RSUD Namlea menjadi rumah sakit pertama yang mendapatkan alokasi peningkatan kelas. Sementara lima rumah sakit daerah lainnya akan menyusul pada 2026.
Upaya ini turut diperkuat melalui penyediaan alat kesehatan berbasis Sistem Informasi Rumah Sakit Elektronik Nasional (SIREN) agar layanan BPJS bisa disesuaikan dengan standar kelas rumah sakit.
Cakupan rekam medis elektronik di Maluku kini mencapai 78 persen. Pemerintah daerah menargetkan penguatan digitalisasi sistem kesehatan hingga mencapai 90 persen, dengan integrasi penuh dalam platform Satu Sehat.
Lewerissa juga menyinggung rencana pengembangan layanan telemedicine dan rumah sakit bergerak pada 2026. Program tersebut diharapkan menjangkau wilayah tertinggal dan perbatasan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh kabupaten/kota.
“Kehadiran Pak Menteri ke Maluku adalah sukacita besar bagi kami. Beliau dapat melihat langsung kondisi layanan kesehatan di wilayah kepulauan, yang penuh tantangan. Kami bersyukur karena lewat program Quick Win, Maluku bisa memiliki rumah sakit yang lebih representatif,” ucap Lewerissa menutup sambutannya.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku adalah salah satu dari delapan provinsi awal yang membentuk Republik Indonesia, dan karena itu, layak mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan sektor kesehatan.(*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
