Dua Kadis di Pemprov Maluku Tegaskan Lumbung Ikan Nasional Tetap Jalan, 2025 Beroperasi

potretmaluku.id – Dua kepala dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, yakni Kadis Perhubungan Provinsi Maluku Muhammad Malawat serta Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku Abdul Haris menegaskan bahwa dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) tetap jalan.

Penegasan kedua kadis tersebut disampaikan kepada wartawan, Minggu (20/3/2022), menyusul ramainya pemberitaan beberapa hari kemarin, yang enyebutkan LIN dan ANP batal dibangun di Maluku.

Baik Muhammad maupun Haris, menuturkan, Pemprov Maluku memastikan, LIN dan ANP, sebagai PSN tetap jalan, tidak ada yang namanya dibatalkan.

Kedua kegiatan besar itu, menurut mereka, kini  sementara dalam proses, bahkan Pemerintah Pusat sudah memberikan lampu hijau ANP segera dibangun untuk mendukung Maluku sebagai LIN.

“Jadi tidak benar ANP dan Maluku sebagai LIN ditunda atau dibatalkan,” kata Muhammad Malawat maupun Abdul Haris.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, pihaknya baru saja kembali dari Ciawi Bogor, untuk mengikuti rapat dengan Pelindo serta kementrian terkait,  atas perintah Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perikanan.

“Yang ikut dalam pertemuan antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi serta Staf Presiden,” ungkapnya.

Menurut dia, hal penting yang dibicarakan yaitu soal kajian kelayakan pembangunan Pelembang Baru dan Ambon Baru. ‘

“Jadi pada Rabu (16/3/2022) kemarin itu, kami membahas Palembang Baru. Sementara pada kamis (17/3/2022) membahas Ambon Baru atau ANP,” terangnya.

Muhammad menuturkan, pada pertemuan yang diikutinya ini, hadir perwakilan Kantor Staf  Presiden serta Ikram Sangadji, Asisten Deputi Kemenko Marves. Ada pula Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Pada kesempatan itu, tambah Muhammad, dari Kantor Saf Presiden, mendesak agar ANP segera diwujudkan. Begitu juga dengan pihak Kementerian Perhubungan yang mempertanyakan  studi kelayakan ANP, yang sudah dibahas Februari 2022 lalu, dan dilakukan juga di Maret 2022.

“Mereka mendesak agar segera dilaksanakan pembangunannya,” jelasnya.

Muhammad menuturkan, saat ini lagi ramai di media sosial maupun sejumlah media cetak dan online, bahwa ANP dan LIN dibatalkan.

“Mereka kaget. Kok ada pemberitaan seperti itu, yang berkembang lewat media dan media sosial,” ujarnya.

Lantaran itu, pemerintah pusat melalui kementrian terkait lantas menjelaskan, bahwa kedua proyek ini sudah masuk PSN, jadi 2025 mendatang akan beroperasi.

Ketika dirinya menyampaikan bahwa, pada pemberitaan itu, alasan penundaan atau pembatalan ANP, katanya ada ranjau darat sisa perang dan gunung berapi di bawah laut, menurut Muhammad, peserta rapat mempertanyakan lokasinya dimana?

Soal pembahasan lahan ANP, lanjut Muhammad, sudah laksanakan tahap konsultasi publik.

“Itu terakhir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan  hanya 158  hektar. Jadi  lahan PLN,  Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower,  sungai,  jembatan, jalan, dan garis pantai,” rincinya.

Sedangkan dari  kepemilikan lahan 158  hektar yang dimiliki  440 orang, tambah Muhammad, sebanyak  8 orang tidak sepakat, sementara  83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak.

“Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semunya 91 orang. Selanjutnya, kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,” paparnya.

Untuk itu, Muhammad memastikan, ANP tetap jalan karena menyangkut wibawa Pempus dan Pemprov Maluku.

“Melalui pembangunan ini bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Maluku. Jadi tidak benar ada pembatalan ANP maupun LIN,” tegasnya.

Bahkan dari perwakilan Kemenko Marves, Staf Presiden dan Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan, kata Muhammad, marah soal isu yang berkembang  bahwa ANP dibatalkan.

“Setahu mereka Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan getol bangun Indonesia. Kalau pertemuan 8 anggota DPR dan DPD RI asal Maluku tidak ada bukti kalau Pak Luhut bilang ANP dibatalkan. Tidak ada bukti. Itu kata mereka. Saya kira ini dipolitisasi saja,” tutup Muhammad Malawat.

MENUNGGU SIKAP PEMPUS

Sementara itu, Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku Abdul Haris menambahkan, LIN dan ANP masih berproses. Sebab hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perikanan, dan kementerian terkait yakni  Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves bahwa ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan.

“Memang benar 17 Maret 2022 itu kami diundang  oleh Pelindo bahas kajian studi kelayakan ANP. Jadi Pak Kadis Perhubungan Maluku hadir langsung, saya dan Kepala Bappeda Maluku dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ikut rapat tersebut secara online,” ungkap Haris.

Dia menuturkan, selain dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan, Kemneko Marves, Staf Presiden, juga hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasionak (Bappenas).

“Kalau ANP tunda buat apa dilakukan studi ANP? Sesuai paparan konsultasi lokasi tetap di Waai. Intinya,  ANP dan LIN tetap jalan. Yang harus dipertayakan ke pemerintah pusat (Pempus) itu terkait rencana implentasnya,” ujar Haris.

Menurut dia, sampai saat ini surat resmi dari pemerintah pusat bahwa ANP dan LIN dialihkan atau ditunda, bahkan dibatalkan, itu tidak ada.

Haris menyebutkan, studi kelayakan ANP sudah dibuat 2020 lalu, dan hasilnya sudah dikirim ke pemerintah pusat.

“Kalau berpendapat ada yang bilang gunung berapi dan ranjau belum ada pernyataan resmi. Memang lokasi ANP dan sejumlah daerah di Maluku, pada umumnya daerah ada potensi gempa. Itu betul. Tapi kalau Waai kami belum dapat rilis resmi. Apalagi sampai saat ini soal ranjau belum pecah atau meledak,” jelasnya.

Soal implementasi LIN, lanjut dia, masih dalam proses dan menunggu sikap Pempus. Namun,  dia mengingatkan, realisasi LIN mesti butuh peraturan Presiden, master plan, dan pengganggaran.

“Jadi semua dari Pempus. Semua dokumen perencanaan kita sudah sampaikan. Pak Gubernur juga tidak tinggal diam. Pemda sudah lakukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Tinggal Pempus,” paparnya.

Haris menambahkan, Gubernur Maluku Murad Ismail, sudah membentuk tim investigasi dan pembuatan dokumen perencanaan ANP.

“Semua sudah dibuat. Ada beberapa yang dilengkapi. Kedua tim pembebasan lahan diketua Asisten I. Kita sudah beproses. Tinggal menunggu Pempus. Kesiapan  Pemprov sudah maksimal,” pungkasnya.(*/TIA/ZAI)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi