potretmaluku.id – Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025 menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi.
Kegiatan yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025, itu dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bersama 38 gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Munas dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dengan tema sentral “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif.”
Dalam sambutannya, Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaksanaan program nasional. Ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh kepala daerah terhadap pelaksanaan Asta Cita, agenda strategis nasional yang menjadi arah pembangunan pemerintahan.
“Saya harapkan seluruh pemerintah provinsi mendukung penuh agenda nasional dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah, serta menjaga integritas birokrasi,” ujar Wiyagus.
Pesan serupa disampaikan Staf Kantor Presiden, Dr. Ahmad Qodari, yang menyoroti konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program prioritas Presiden.
Ia menilai, efektivitas kebijakan nasional akan bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga transparansi dan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik.
Puncak sidang pleno ke-3 Munas APPSI menetapkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2030. Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta yang hadir.
Dalam arahannya, Rudi menegaskan komitmennya untuk menjadikan APPSI sebagai wadah koordinasi antardaerah yang adaptif terhadap tantangan pembangunan di era digital dan desentralisasi fiskal.
Bagi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Munas ini menjadi kesempatan strategis memperkuat suara daerah kepulauan di tingkat nasional.
Ia menilai forum seperti APPSI penting untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif bagi provinsi-provinsi dengan karakteristik geografis khusus seperti Maluku.
“Kita perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan keadilan wilayah. Maluku siap berkolaborasi membangun tata kelola daerah yang kreatif, transparan, dan berintegritas,” kata Hendrik usai menghadiri plenary session.
Selain membahas arah kebijakan organisasi, Munas juga menjadi ruang refleksi bagi para gubernur dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
Kegiatan diakhiri dengan pernyataan bersama seluruh peserta Munas untuk terus menjaga integritas, memperluas inovasi kebijakan daerah, serta memperkuat kerja sama antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
