Bupati Maluku Tenggara Usulkan Bantuan Mesin Produksi Singkong kepada Kementerian Sosial
potretmaluku.id – Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengusulkan dukungan sarana produksi berupa mesin pemarut singkong kepada Kementerian Sosial untuk mendorong pengembangan pangan lokal sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Usulan itu disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Selain mengajukan bantuan alat produksi, pertemuan tersebut membahas pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap adanya dukungan alat produksi agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” kata M. Thaher Hanubun.
Menurut dia, pemanfaatan potensi pangan lokal perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Hanubun juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai program sosial dan pemberdayaan agar pelaksanaannya lebih efektif dan menjangkau kelompok sasaran.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan DTSEN.
“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Agus Jabo Priyono.
Ia mengatakan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi dasar penting dalam memastikan berbagai program bantuan sosial maupun pemberdayaan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” katanya.
Terkait pelaksanaan program di daerah, Agus Jabo meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan unit teknis di Kementerian Sosial apabila menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala mengatakan kementerian akan memperkuat program pemberdayaan melalui pembentukan kelompok masyarakat yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Kami akan mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4,” ujar Adrianus Ala.
Menurut Adrianus, pendekatan berbasis kelompok masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan sekaligus memperluas manfaatnya bagi keluarga yang menjadi sasaran pemerintah.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
