Pendapat

Benarkah SYL Jadi  Tumbal Politik?

PENDAPAT

Terlepas dari itu, upaya dari lembaga penindak pidana rasuah itu dinilai oleh sebagian kalangan di republik ini sebagai cara “tebang pilih” atas dugaan adanya pesanan dari kalangan elite-elite politik tertentu. Cara ini merupakan siasat untuk menjadikan SYL yang merupakan kaders sekaligus pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang di ketuai Surya Paloh (SP) tersebut sebagai “tumbal politik”. Hal ini sebagai dampak sengitnya kontestasi Pilpres 2024 yang tengah berlangsung.

Dijadikannya SYL sebagai “tumbal politik” tersebut, sebagai sinyal “merah” kepada SP agar ia jangan terlalu melaju kencang dengan duet capres-bacawapres dengan jargon perubahan yang ditukanginya tersebut, untuk menerobos maju melebihi dua paslon bacapres-bacapres lainnya, yang hingga kini belum mendapatkan jodoh pasangan bacawapresnya tersebut.

Sebelumnya Menkoinfo Johnny G. Plate (JGP), yang merupakan kaders dan pengurus Partai Nasdem, juga dijerat kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) sejumlah 800 Rp8 triluan oleh Kejaksaan Agung (Kejangung). JPG pun ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2023 lalu. Kasus yang menimpa JGP ini juga di nilai sebagian kalangan merupakan “tebang pilih” dalam upaya penegakkan hukum, dimana menjadikannya juga sebagai “tumbal politik”.(Republika,17/05/2023).

Kasus itu tidak berbeda jauh dengan kasus yang kini menimpa SYL, dimana motif politiknya untuk mengerem “ambisi” SP yang getol memperjuangkan figur yang pro perubahan sebagai bacapres, ditengah tidak simpatinya berbagai elite politik di republik ini terhadap figur tersebut. Namun apapun prediksi politik tentang SYL yang juga relevan dengan JGP sesama kaders dan pengurus Partai Nasdem dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 tersebut, tentu hanyalah sebuah prediksi politik semata.

Dipastikan lembaga anti rusuah itu, akan konsisten mengedepankan upaya penegakkan hukum, yang terkait kasus Mentan. Hal ini sebagai bagian dari akuntabilitas tugas, wewenang dan peran KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif ini KPK tentu tidak sedang “merekayasa pidana”. Jika itu terjadi, tentu suatu preseden buruk bagi lembaga penindak pidana rasuah itu, dimana akan dinilai bertindak tidak profesional atas pesanan elite.

Atas dasar itu, maka fakta persidangan yang didalamnya adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan, yang akan menjadi acuan normatif bagi hakim di Pengadilan untuk memutuskan benar atau tidaknya SYL melakukan dugaan perbuatan korupsi tersebut. (Yuliati, 2020 :3). Namun dalam dinamika kasusnya, sebelum adanya putusan hakim di Pengadilan terkait kasus Mentan tersebut, maka prediksi-prediksi politik, yang menyebutkan SYL merupakan ”tumbal politik” akibat kontestasi Pilpres 2024 yang tengah berjalan “panas” tersebut, akan terus menggelinding.(*)

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

SYL
Penulis.(Foto: Dok. Pribadi)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Previous page 1 2

Berita Serupa

Back to top button