Oleh: Ikhsan Tualeka (Intelektual muda Maluku dan pegiat perubahan sosial)
Ajakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa agar seluruh elemen masyarakat bersatu meredam konflik di kawasan Air Besar (Arbes), Ambon, dalam pertemuan lintas unsur yang digelar di Ambon, Sabtu, 27 Desember 2025 patut dibaca lebih dari sekadar respons atas satu peristiwa kekerasan.
Konflik di sekitar Kampus UIN Abdul Muthalib Sangadji (UIN AMSA) bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari persoalan yang lebih dalam: dinamika kawasan urban yang tumbuh cepat, namun belum sepenuhnya ditopang oleh ketahanan sosial dan keadilan ekonomi.
Arbes hari ini adalah wajah Ambon yang sedang berubah. Ia bukan lagi sekadar wilayah pinggiran, melainkan kawasan urban baru yang dihuni oleh warga dari berbagai pulau, daerah, dan sub-etnik di Maluku, bahkan dari luar Maluku. Mobilitas ini adalah keniscayaan kota yang berkembang.
Namun, di saat yang sama, perjumpaan sosial yang cepat tanpa proses integrasi yang matang kerap menyisakan residu: sentimen kedaerahan, prasangka, dan identitas yang belum sepenuhnya melebur sebagai “orang Ambon” dalam pengertian kota bersama.
Dalam konteks atau bila dilihat lewat kacamata sosiologi perkotaan, Arbes dapat dibaca sebagai melting pot yang belum selesai. Keberagaman hadir, tetapi kohesi sosialnya rapuh.
Ketika ruang-ruang dialog sosial minim, identitas asal—desa, pulau, atau kelompok—mudah menjadi garis pemisah. Konflik kecil, kesalahpahaman sepele, atau provokasi singkat bisa menjelma menjadi bentrokan terbuka. Apalagi jika ia bertemu dengan problem klasik yang belum kunjung selesai: pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan akses ekonomi.
Tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, khususnya di kawasan urban seperti Arbes, menciptakan situasi yang oleh banyak teoritikus konflik disebut sebagai ‘idle youth problem’. Pemuda tanpa pekerjaan tetap, tanpa kepastian masa depan, dan tanpa ruang ekspresi yang sehat, sangat rentan terseret ke dalam konflik komunal.
Energi yang seharusnya produktif berubah menjadi amarah sosial. Dalam kondisi seperti ini, isu identitas sering kali dijadikan kendaraan, padahal akar sesungguhnya adalah persoalan ekonomi dan ketimpangan.
Karena itu, langkah Gubernur Maluku yang mengundang tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan dalam satu meja patut diapresiasi. Pendekatan keamanan memang penting untuk meredam eskalasi dan menegakkan hukum secara tegas dan adil.
Namun, keamanan semata tidak akan pernah cukup. Konflik di Arbes—seperti banyak konflik urban lainnya—menuntut pendekatan sosial yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
