Partisipasi Loppies yang juga Focal Point Ambon UNESCO City of Music ini, juga mencerminkan semangat desentralisasi dalam pengembangan industri musik Indonesia, dimana tidak hanya Jakarta yang menjadi pusat, tetapi juga daerah-daerah memiliki peran strategis dalam ekosistem musik nasional.
Forum ini mengundang delapan peserta pilihan yang mewakili berbagai aspek industri musik Indonesia. Dari sektor pemerintah, hadir Agung Damarsasongko dan Krissantyo A dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
Representasi politik datang dari Ahmad Dhani yang kini menjabat di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan perspektif kebijakan dalam pengelolaan karya musik.
Dari sisi industri, Marcell Siahaan mewakili Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sementara Putri hadir atas nama Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu (ASIRI). Kedua lembaga ini memiliki peran vital dalam perlindungan hak cipta dan royalti musik.
Melengkapi Ekosistem Perlindungan Musik
Kehadiran praktisi musik Soleh Solihun dan Sony W. Utomo dari Yayasan Musik Gereja melengkapi representasi dari berbagai genre dan komunitas musik. Keragaman peserta ini diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang komprehensif.
ISMN sebagai fokus diskusi memiliki peran strategis dalam era digital saat ini. Sistem penomoran ini tidak hanya membantu identifikasi karya musik, tetapi juga memperkuat perlindungan hak cipta dan memudahkan distribusi karya musik secara legal.
Implementasi ISMN yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas industri musik Indonesia di mata internasional, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta musik.
Forum ini menjadi langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan karya musik Indonesia. Diskusi diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang ISMN, tetapi juga roadmap implementasinya di Indonesia.
Kehadiran Ronny Loppies dari Ambon Music Office, yang saat ini juga berstatus Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, Evaluator Kota-Kota Kreatif UNESCO, dan Evaluator Kota-Kota Kreatif Indonesia KEMENPAREKRAF ini, memberikan harapan bahwa suara musik daerah akan terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Musik tradisional dan kontemporer dari berbagai daerah membutuhkan perlindungan yang sama dengan musik mainstream.
FGD ini juga menjadi ajang networking bagi para stakeholder untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan industri musik Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan praktisi menjadi kunci keberhasilan implementasi standar internasional.
Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih komprehensif dalam perlindungan dan promosi karya musik Indonesia di era digital.(ZAI)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
