Kelompok Keberagaman Gender Dorong Keterlibatan dalam Komisi HAM Kota Ambon
potretmaluku.id – Kelompok keberagaman gender dan seksual di Kota Ambon berupaya memperluas keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan hak asasi manusia.
Salah satu peluang yang didorong adalah keikutsertaan perwakilan komunitas dalam Komisi Kota Ambon Ramah HAM yang direncanakan dibentuk Pemerintah Kota Ambon pada 2027.
Peluang tersebut mengemuka dalam diskusi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saguara.
Pertemuan itu membahas strategi kelompok dengan keberagaman orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks (SOGIESC) untuk mengawal implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kota Ambon Ramah Hak Asasi Manusia.
Membuka Ruang di Meja Kebijakan
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendri Toisuta, mengatakan perda tersebut memberikan landasan perlindungan dan pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan serta warga dengan keberagaman orientasi seksual.
Menurut dia, pemerintah kota merencanakan pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) pada 2027 sebagai dasar pembentukan tim atau Komisi Kota Ambon Ramah HAM. Dalam proses tersebut, perwakilan komunitas berpeluang dilibatkan sebagai anggota komisi.
Keterlibatan itu diharapkan memungkinkan kelompok marginal dan rentan menyampaikan perspektif serta pengalaman mereka secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan, dan advokasi pemenuhan HAM di tingkat kota.
Bagi komunitas, peluang tersebut menjadi penting karena persoalan pemenuhan hak tidak selalu berhenti pada keberadaan aturan. Dalam diskusi itu, sejumlah peserta menyampaikan pengalaman mereka ketika mengakses pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan.
Pengalaman tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Stigma dan diskriminasi dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan serta menjalankan haknya sebagai warga negara.
Ketua LBH Saguara, Julista Mustamu, mengatakan Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2023 merupakan regulasi pertama di Provinsi Maluku yang secara khusus mengatur komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota ramah HAM.
Ia mengapresiasi inisiatif komunitas keberagaman gender dan seksual yang menyelenggarakan ruang dialog tersebut.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
