Maluku

Mercy Barends Serap Aspirasi Warga Galala, Soroti Isu Maritim hingga Jebakan Kerja Daring

potretmaluku.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Maluku, Mercy Chriesty Barends, menggelar agenda dialog kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa, 10 November 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Mercy menekankan pentingnya fungsi kedewanan yang langsung menjawab persoalan riil warga pesisir ketimbang sekadar memaparkan kerja birokrasi di Senayan.

​”Masyarakat tidak perlu mendengar apa yang rumit-rumit di Jakarta. Mereka hanya ingin tahu apakah kita bisa menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari,” kata Mercy di hadapan perangkat desa dan warga setempat.

​Desa Galala, sebuah permukiman pesisir legendaris di Teluk Ambon bagian dalam yang berdekatan dengan Jembatan Merah Putih, bertumpu kuat pada aktivitas kelautan.

Selain dikenal dengan tradisi nelayan dan pengolahan ikan asar –kuliner cakalang asap khas Ambon– posisi geografisnya menempatkan desa ini sebagai kawasan strategis sektor bahari sekaligus pintu lalu lintas penyeberangan tradisional.

Mercy menggarisbawahi bahwa penguatan rantai ekonomi berbasis perikanan dan pariwisata bahari lokal harus menjadi perhatian utama di tengah tantangan ketimpangan ekonomi wilayah kepulauan.

​Selain persoalan mata pencaharian, Mercy menyoroti kerentanan kelompok generasi muda di ruang digital.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi informasi menyimpan risiko eksploitasi jika tidak dibarengi literasi digital dan pengawasan sosial.

​Ia mengingatkan maraknya tawaran lowongan kerja fiktif di internet yang bermuara pada perdagangan orang (human trafficking), kerja paksa, hingga eksploitasi seksual yang menyasar kaum muda daerah.

Mercy mengajak komunitas pemuda di Galala untuk menjaga ruang siber tetap sehat serta tidak terperosok dalam provokasi berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

​Mercy menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kepemimpinan Raja Galala –sebutan bagi kepala pemerintah negeri adat setempat– bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengeksekusi program-program pemberdayaan masyarakat pesisir.(ZAI)

20261110 145423 20261110 145423


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button