potretmaluku.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan Maluku, Mercy Chriesty Barends, menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih membayangi wilayah timur Indonesia.
Menurut dia, kesenjangan antara daerah berbasis daratan dan kepulauan terjadi secara sistemik akibat kebijakan yang kerap menempatkan warga semata sebagai objek proyek.
Kritik itu ia lontarkan saat menggelar Saresehan Kebangsaan MPR RI di Desa Tawiri, Ambon, Senin, 9 November 2026.
Mercy menegaskan, peran lembaga perwakilan adalah menjaga kedaulatan dengan menjadikan kepentingan publik sebagai tolok ukur utama perumusan kebijakan.
“Rakyat jangan dijadikan sebagai objek pembangunan. Terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat sistemik antara daerah daratan dan kami yang daerah kepulauan di kawasan timur. Ini harus diejawantahkan dalam pengambilan keputusan di Senayan,” kata Mercy.
Ia menekankan bahwa konstitusi bukan sekadar instrumen administrasi hukum di atas kertas. Setiap regulasi yang dilahirkan mestinya berfungsi langsung menyelesaikan urusan mendasar warga.
Dari pembuat kebijakan di level nasional hingga tingkat desa, kata dia, kepatuhan konstitusional diuji dari sejauh mana keputusan publik berdampak bagi masyarakat luas, bukan bagi penguasa maupun segelintir elite.
Ketimpangan tersebut memicu desakan publik Maluku atas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Beleid inisiatif DPD RI ini dipandang krusial guna mengikis jurang alokasi anggaran dan pembangunan yang selama ini berpijak pada paradigma kontinental.
Menanggapi pertanyaan warga mengenai tenggat pengesahan, politikus PDI Perjuangan ini menyebut pembahasan draf regulasi kini memasuki tahap penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama DPR dan pemerintah.
“Harus dipastikan undang-undang ini nantinya betul-betul menjawab persoalan faktual masyarakat di pulau-pulau kecil terluar,” tutur Mercy.
Regulasi ini, imbuhnya, wajib memuat klausul proteksi dan pengakuan hukum yang tegas bagi kelompok adat, masyarakat pesisir tradisional, hingga kelompok rentan seperti perempuan dan anak di pelosok pulau kecil.(ZAI)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
