potretmaluku.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mercy Chriesty Barends, mengingatkan para pembuat kebijakan agar tidak terjebak dalam kepentingan politik faksional di tengah dinamika nasional dan ketidakpastian ekonomi global.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR RI ini menegaskan mandat konstitusi menuntut perlindungan terhadap ruang hidup dan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Rakyat harus kita kedepankan, jangan sampai kita terjebak dalam politik kepentingan yang sangat sempit dan patronase sehingga rakyat kembali dikorbankan,” ujar Mercy di Desa Tawiri, Ambon, Senin, 9 November 2026.
Mercy menyoroti berbagai isu yang belakangan memicu kegaduhan publik di tingkat nasional, mulai dari polemik integritas administrasi kepemimpinan hingga persoalan penyadapan.
Menurut dia, kegaduhan tersebut mencerminkan kegelisahan publik yang harus segera disikapi secara terbuka oleh parlemen.
“Sejak 1945 bangsa ini berulang kali menghadapi ujian. Rakyat selalu menunjukkan kedaulatannya ketika ruang dan hak hidup mereka terganggu,” katanya.
Selain dinamika politik, legislator asal daerah pemilihan Maluku ini menyoroti tekanan terhadap fondasi fiskal negara. Gejolak geopolitik global, lonjakan harga komoditas impor, hingga depresiasi kurs rupiah berisiko memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara.
Menghadapi tekanan tersebut, Mercy meminta pemerintah meninjau ulang sejumlah program berskala besar yang menyerap porsi anggaran signifikan tetapi kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ia menekankan bahwa rancangan belanja negara harus dialokasikan secara proporsional dan tidak diseragamkan antarwilayah.
Dia menyebutkan, kebutuhan tiap daerah berbeda. Wilayah kepulauan seperti Maluku tidak membutuhkan program seragam.
“Prioritas kami adalah penguatan konektivitas antarwilayah serta pemenuhan layanan dasar: keberadaan dokter, tenaga medis, guru, dan fasilitas pendidikan yang memadai,” tutur Mercy.
Ia memastikan fraksinya di Senayan akan terus mengawal penyesuaian alokasi anggaran agar belanja negara berorientasi penuh pada penuntasan kesenjangan di kawasan terluar dan kepulauan.(ZAI)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
