Pemkab Maluku Tengah Tegaskan Kecamatan Kepulauan Banda Sah Meski Kode Wilayah Belum Terbit
potretmaluku.id – Belum terbitnya kode wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Banda tidak menghapus legalitas pembentukan kecamatan tersebut ataupun menjadi penghalang pengalokasian anggaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyatakan pembentukan kecamatan baru itu telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Santri Witak, mengatakan dasar hukum pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2023. Perda tersebut diundangkan pada 29 Desember 2023 dan telah memperoleh Nomor Register Provinsi Maluku Nomor 3/47/2023.
“Peraturan daerah merupakan syarat awal untuk mengusulkan kode wilayah, bukan sebaliknya. Jadi, belum terbitnya kode wilayah tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan kecamatan tidak sah atau menghambat penganggaran,” kata Santri saat dihubungi melalui telepon, Ahad, 12 Juli 2026.
Santri menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi polemik di media sosial mengenai legalitas pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda dan alokasi anggarannya.
Menurut dia, pembentukan kecamatan itu mengacu pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk kecamatan melalui peraturan daerah.
Ketentuan itu juga diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur pembentukan kecamatan melalui pemekaran maupun penggabungan wilayah.
Santri mengatakan proses penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah melalui tahapan fasilitasi dan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Rancangan peraturan tersebut juga telah memperoleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebelum ditetapkan.
Ia menjelaskan, pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan administrasi pemerintahan. Pemerintah juga mempertimbangkan posisi Banda sebagai kawasan bersejarah, pusat warisan rempah-rempah, dan destinasi pariwisata yang memiliki nilai nasional.
Terkait pembiayaan, Santri merujuk pada Pasal 8 Perda Nomor 4 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kepulauan Banda dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan ketentuan itu, pemerintah kabupaten memiliki dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran bagi operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di kecamatan tersebut.
Adapun penerbitan kode wilayah, menurut Santri, merupakan proses administrasi tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
Ia menjelaskan, kode wilayah diberikan setelah proses penataan daerah dan kecamatan diselesaikan sesuai ketentuan. Pemutakhiran kode tersebut dilakukan secara berkala oleh Menteri Dalam Negeri melalui mekanisme administrasi yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Masyarakat Banda, Irhamdi Achmad, mengatakan pemekaran Kecamatan Kepulauan Banda merupakan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak 2012.
Menurut Irhamdi, pemekaran diperlukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Ia berharap polemik mengenai pembentukan kecamatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau memprovokasi masyarakat.
Irhamdi juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya mantan Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa, yang berperan dalam proses pembentukan kecamatan baru tersebut.
Ia berharap keberadaan Kecamatan Kepulauan Banda dapat mempercepat pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.*(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
